Sistem Kapitalisme dan Penjajahan Adalah Satu Kesatuan

Oleh: Ahmad Rizal (Direktur Indonesia Justice Monitor)

Disadari atau tidak, virus westoxiation (peracunan Barat) telah menjalar hebat ke sebagian besar tubuh ummat ini. Intelektual dan tokoh agama pun menjadi sasaran utamanya. Orang yang terjangkit virus tersebut biasanya gemar mempropagandakan—atau paling tidak mengakui—bahwa Islam akomodatif terhadap ideologi Barat.

Sistem kapitalisme yang merupakan warisan peninggalan penjajah merupakan sistem yang membuat rakyat menderita. Contoh bukti yang menunjukkan penyimpangan kapitalisme terhadap Islam antara lain adalah liberalisasi SDA dan pemaksaan pajak yang menindas rakyat oleh pemerintah. Adakah bukti yang lebih kuat atas kerusakan sistem kapitalisme dari toleransi (kebolehan) yang diberikan oleh pemerintah bagi penghina al Qur’an di negeri ini dengan dalih perbedaan tafsir dan kebebasan berekspresi.

Jika Anda mengaitkan hal itu dengan Kapitalisme sebagai ideologi untuk kehidupan, maka terlihat bahwa hal ini dibangun di atas kebebasan, yakni kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang merupakan hal yang utama dari kebebasan-kebebasan yang lain. Kapitalisme sungguh merupakan bencana bagi umat manusia, karena kapitalisme sebenarnya adalah neo imperialisme yang jahat dan kejam. Sistem kapitalise global telah menjadi mesin kapitalis raksasa yang memproduksi kemiskinan global struktural yang memaksa sebagian besar umat manusia untuk hidup menderita.

Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme tak akan hidup tanpa menjajah, sementara penjajahan adalah ‘ruh’-nya Kapitalisme. Saat ini, negara kapitalis seperti AS dapat hidup dan kaya karena hasil mengeksploitasi negara Dunia Ketiga. Agar mereka dapat dengan mudah mengeruk kekayaan negara lain, maka adanya kesamaan standar, persepsi dan keyakinan bagi seluruh negara di dunia menjadi sangat penting.

Standar, persepsi dan keyakinan tersebut sedemikian rupa akan dikesankan sebagai ide yang terbaik, berlaku universal, seperti halnya agama, sehingga mau tidak mau semua negara diarahkan (baca: dipaksa) menganutnya. Standar, persepsi dan keyakinan tersebut tidak lain adalah demokrasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia yang muncul dari ideologi Kapitalisme.

Untuk memperjuangkan kepentingan ideologinya, yang dilakukan negara kapitalis adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan Kapitalisme—termasuk demokrasi—sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, negara kapitalis seperti AS melakukan internasionalisasi ideologi Kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU Internasional. AS dan negara kapitalis lainnya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Karena itu, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, AS dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi Kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, salah satu ciri penting demokrasi, kebebasan dengan dideklarasikannya Declaration of Human Right tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.[]