Mediaumat.news – Memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Analis Politik-Media Hanif Kristianto mengatakan bahwa rezim telah mengambil sistem yang salah sehingga menyengsarakan rakyat.

“Rezim bisa seperti itu sebab mengambil sistem yang salah arah. Politik demokrasi liberal yang diagungkan nyatanya menyengsarakan kehidupan rakyat,” ungkapnya kepada Mediaumat.news, Ahad (25/10/2020).

Menurutnya, ada tiga catatan terburuk kebijakan selama setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, yang pertama adalah kegagalan dalam menghadapi dan membendung wabah Covid-19.

Ia mengatakan penanggulangan Covid-19 masih berpolemik pada penyelamatan ekonomi, belum pada penyelamatan nyawa rakyat. Bahkan semua agenda bisa ditunda, tapi demi syahwat kekuasaan, Pilkada tetap dilanjutkan.

Catatan kedua, menurutnya, hukum yang tegak di atas benang basah, sehingga sulit mencari keadilan di negeri ini. “Jika hukum menimpa rakyat begitu cepat diproses sementara ketika itu melibatkan pejabat selalu ada cara untuk lepas dari jeratan,” ujarnya.

Ia juga masih melihat hukum disalahgunakan ketika ada kritik terhadap rezim. UU ITE menjadi senjata ampuh untuk menangkap pelaku kritik. Sementara ketika umat Islam melaporkan terkait penghinaan agama, prosesnya begitu lambat. “Alhasil, publik pun kian tidak percaya kepada penegak hukum,” ucapnya.

Ketiga, buruknya proses legislasi. Ia menyebut kemunculan UU KPK yang ditengarai sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi, UU HIP dan BPIP yang ditengarai sebagai indikasi kebangkitan komunisme. Terbaru, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan jalan lempang bagi investor asing menguasai Indonesia.

Solusinya, menurut Hanif, harus ada perubahan sistemik menuju sistem yang diridhai Allah SWT.

“Jalan keluar dari semua itu ialah penguasa negeri ini mengambil syariah Islam sebagai solusi kehidupan. Bukankah penguasa itu juga muslim, lantas mengapa enggan mengambil Islam?” pungkasnya.[] Agung Sumartono