Seruan Perubahan Tanpa Menyentuh Akar Permasalahan, Justru Menambah Pelik Persoalan
Mediaumat.id – Seruan mahasiswa dan berbagai kelompok yang menyampaikan 13 tuntutan sebagai hasil evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dinilai Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Farid Syah tidak menyentuh akar permasalahan dan justru menambah pelik persoalan negeri ini.
“Belajar dari reformasi, seruan-seruan arah perubahan yang tidak sampai kepada akar permasalahan justru menambah pelik persoalan negeri ini,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Jumat (29/10/2021).
Menurutnya, persoalan-persoalan negeri ini harus dilihat dari konstruksi sistemnya. “By ideologi yang mendasarinya. Masalah ketidakadilan dan ketidaksejahteraan masih menjadi momok bagi negeri ini. Terus hadir dan mengintai negeri ini,” ujarnya.
Farid mengungkap, demokrasi yang punya slogan vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) ternyata jauh dari kenyataan. “Itu adalah fakta. Demokrasi sebagai sistem politik, output-nya malah menegaskan kembali kehadiran para oligarki. Dalam istilahnya Rizal Ramli itu ‘peng-peng’ (pengusaha dan penguasa) yang sarat akan konflik interest dan ujungnya mengendalikan setiap strategi arah policy (kebijakan) negara,” bebernya.
Menurutnya, dampak dari kongkalikong ‘peng-peng’ ini mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata. “Itu tidak bisa disangkal dengan fakta, karena perluasan terhadap aset-aset milik umat yang seharusnya diperuntukkan untuk umat dan dikelola oleh negara justru banyak pengelolaannya dikuasai asing sehingga hasilnya benar-benar tidak bisa dinikmati oleh rakyat banyak,” ungkapnya.
Oleh sebab itulah, ia melihat, rezim saat ini terkesan dan tampak nyata hanya mendengar kritik dari elemen masyarakat atau masyarakat yang punya irisan kepentingan atau singkatnya yang berasaskan manfaat.
“Tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ditentang oleh banyak kalangan dan banyak elemen masyarakat justru hadir dan mendapat legitimasi hukum, contohnya Omnibus Law (UU Ciptaker) dan UU KPK,” jelasnya.
Farid mengatakan, solusi dari akar persoalan negeri ini seharusnya lebih mengakar. “Kita mesti menyadari urgensi terhadap ideologi alternatif untuk mengganti ideologi sistem kapitalisme sekuler yang telah mencengkeram negeri ini. Dengan sistem politik demokrasinya, yang kita sebut gagal,” tegasnya.
Menurutnya, kesadaran umat akan Islam yang mencakup konsepsi ritual dan aturan-aturan dasar normatif itu bisa menjadi ideologi alternatif. “Islam merupakan solusi yang datang dari yang Mahabaik, Mahaadil dan Mahabenar yaitu Allah SWT. Sehingga lahirlah keberkahan bagi umat dan negeri ini,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it