Mediaumat.news – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FS PPB), Serikat Pekerja PT. PLN dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana privatisasi (sub-holding dan initial public offering [IPO]) Pertamina dan PLN.

“Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana sub-holding PT. Pertamina Persero dan PT. PLN Persero serta initial public offering (IPO) terhadap anak-anak perusahaannya,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja PLN M. Abrar Ali dalam sebuah acara daring membacakan sikap ketiga serikat pekerja tersebut, Senin (16/8/2021).

Karena, ujar Abrar, restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan holding sub-holding PT. Pertamina Persero dan PT. PLN Persero serta initial public offering (IPO) terhadap anak-anak perusahaannya merupakan bentuk lain dari privatisasi aset negara;

Alasan lainnya, ungkap Abrar, energi kelistrikan merupakan aset vital dan strategis bangsa sehingga harus dikelola dan tetap 100% milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep penguasaan negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 (dua) dan 3(tiga);

“Privatisasi berkedok program holding sub-holding PT. Pertamina Persero serta PT. PLN Persero serta initial public offering (IPO) terhadap anak-anak perusahaannya akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik, karenanya perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menolak,” tegasnya.

Menurut Abrar, sampai rencana privatisasi itu dibatalkan, FS PPB, Serikat Pekerja PT. PLN dan SP PJB akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan.[] Ade Sunandar