Mediaumat.news – Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan Sumiati menyebut  pemerintah hanya punya waktu sekitar 3 bulan 1,5 hari lagi untuk bisa merealisasikan anggaran Rp 695,2 triliun sedang dana yang terserap untuk penanganan Covid-19 per 23 September baru 38,6% atau hanya Rp 23,75 triliun dari target Rp 106,triliun, penyerapan yang rendah ini menurut pengamat ekonomi Arim Nasim karena dua kemungkinan.

“Saya kira dua hal itu ya yang saya lihat, mungkin tidak ada uangnya yang kedua karena kehati-hatian yang di dalamnya termasuk kekhawatiran terkait dengan dijadikan delik korupsi,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Selasa (29/9/2020) di kanal YouTube Khilafah Channel.

Menurutnya, karena kemungkinan yang pertama ini memang enggak ada uangnya sehingga dipersulit untuk penyerapan itu. “Kenapa saya prediksi enggak ada dananya? Karena saya lihat anggaran itu kan mengandalkan utang dan pajak, sedang kondisi Covid-19 ini pajak menurun utang juga sulit,” tuturnya.

Sedang kemungkinan yang kedua ia melihat ada ketakutan dengan prosedur yang berbelit dan ribet sehingga muncul kehati-hatian. Kehati-hatian itu khawatir kalau ada salah penggunaan bisa menjadi alat untuk kriminalisasi oleh KPK yang menjadi alat kekuasaan hari ini.

“Walaupun kalau dilihat secara Perpu, pemerintah sudah mengeluarkan Perpu kekebalan bagi KSK dan pejabat Covid-19, tapi pada prakteknya tetap saja karena KPK ini sudah jadi alat kalau ada orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah atau kritis terhadap pemerintah maka dengan mudah dicari delik untuk dituduh sebagai koruptor,” pungkasnya.[] Agung Sumartono