Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardhana sepakat dengan pernyataan Mahfudz MD yang menyebut 92% pilkada di negeri ini didanai oleh Cukong. “Mohon maaf hari ini saya harus mengatakan, apa yang dikatakan Saudara Mahfud MD, beberapa waktu yang lalu, bahwa 92% pilkada di negeri ini didanai oleh cukong. Walau menurut KPU-KPK, 82% Pilkada di negeri ini didanai oleh cukong,” tegasnya dalam diskusi Penundaan Pemilu, Dekrit Presiden dan Perpanjangan Jabatan adalah Pengkhianatan, Khilafah Solusinya, Ahad (25/12/2022) di kanal YouTube MNF (Megapolitan News Forum).
Menurut Agung, fakta tersebut menunjukkan negeri ini diperintah korporatokrasi. “Inilah yang disebut sebagai negeri korporatokrasi,” sebutnya.
Ia pun menjelaskan negeri oligarki atau korporatokrasi adalah ketika seorang kepala daerah membutuhkan biaya besar untuk memenangi kontestan pemilu. “Dari mana dananya? Dari para oligarki, cukong,” imbuhnya.
Agung pun kembali mengutip pernyataan Mahfud MD. “Ketika kepala daerah berhasil menduduki jabatannya, mereka harus membalas budi kepada para cukong,” sesalnya.
Ia melanjutkan, caranya dengan memberi peraturan, perundang-undangan, aturan-aturan kepala daerah. “Agar membiarkan, memberi kesempatan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya, yang sebenarnya adalah milik rakyat Indonesia,” ujarnya.
Agung pun menanyakan kepada peserta diskusi apakah sistem yang demikian akan dipertahankan atau tidak. “Akan kita teruskankah?” tanyanya.
Ia kembali menegaskan, sistem ini adalah sistem yang merusak negeri. Perpanjangan presiden, melanggengkan oligarki, korporatokrasi. “Copras-capres yang ada sekarang pun, saya tidak bisa mengatakan, kalau itu tidak didanai oligarki,” tukasnya.
Agung memaparkan, hal itu terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme. “Inilah ruang yang diberikan sistem ini. Sistem kapitalisme inilah yang menumbuhsuburkan oligarki,” paparnya.
Agung membeberkan, kaum Muslim harus mengubah dan membangun sistem yang baru. “Sistem yang baru itu berasal dari Allah SWT. Allahlah yang menjamin sistem, memberi keberkahan dari langit dan bumi, memberi rahmat bagi umat manusia. Baik Muslim maupun non-Muslim,” bebernya.
“Oleh karena itu, tidak ada kata untuk perpanjangan periode jabatan presiden, penundaan pemilu, copras-capres, karena ada peluang oligarki di dalamnya,” tegasnya.
Ia pun menekankan, kaum Muslim perlu membangun sistem yang baru yaitu sistem yang adil. Sistem yang benar-benar memberi rahmat dan berkah untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Semoga kita memiliki semangat perubahan, memiliki energi untuk terus bergerak agar negeri ini semakin baik untuk rakyatnya,” pungkasnya.[] Nita Savitri