Mediaumat.news – Direktur Lingkar Studi Ekonomi Ideologis (eLSEI) Arif Firmansyah menilai, Indonesia yang dikenal dengan wilayah maritim terbesar di dunia tetapi sektor kelautannya belum menjadi tumpuan pilar Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai sebuah ironis.
“Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia tapi ironisnya, ternyata sektor kelautan itu masih belum menjadi tumpuan utama untuk menjadi pilar dari pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Kabar Siang: Saatnya Mengadopsi Visi Maritim Islam, Selasa (11/5/2021) di kanal YouTube News Khilafah Channel.
Terkait itu, Firman menyoroti tiga hal yang ia sebut pemerintah tidak serius. Pertama, kasus korupsi izin ekspor benih lobster. “Ini menjadi satu rapor merah bagi pemerintah di saat pemerintah katanya melakukan upaya reformasi dari sektor logistik dan perikanan. Tapi ternyata di belakang dari yang sudah ada itu terjadi kasus korupsi yang besar-besaran,’ ungkapnya.
Terlepas dari kasus korupsi tersebut, Firman juga mempertanyakan perihal upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Tapi dari sisi bibitnya saja justru diekspor secara legal.
Kedua, program penenggelaman kapal illegal fishing yang sudah tidak dijalankan lagi. “Ini tidak menunjukkan adanya keseriusan untuk betul-betul memberikan efek jera kepada para pelaku kapal-kapal asing yang melakukan pencurian terhadap sumber daya ekonominya atau kelautan yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Ketiga, pembangunan infrastruktur tol laut yang faktanya masih belum menunjukkan hasil menggembirakan terkait peningkatan ekonomi Indonesia. Ia beberkan contoh kasus penyediaan daging sapi dari NTB atau Makassar ke pusat-pusat ekonomi Jakarta atau Surabaya yang menurutnya, biaya distribusinya lebih mahal dibandingkan dari Australia.
Pertahanan Maritim
Maka itu, sebagai upaya pemerintah mereformasi sektor logistik dan perikanan, ia merekomendasikan penguatan sektor pertahanan, khususnya pertahanan maritim. “Rekomendasi saya, kuatkan dulu sektor pertahanan maritim,” ujarnya.
Kalau sektor maritimnya sudah kuat, lanjutnya, sektor lain akan mendapatkan manfaat positif. “Jangankan penenggelaman, mau masuk ke Indonesia aja, mungkin nelayan asing tidak akan berani kalau sudah wilayah-wilayah laut di perbatasan itu dijaga ketat oleh pemerintah,” pungkasnya.[] Zainul Krian