Satgas Covid-19 Sebut Pilkada Melonjakkan Corona, Pengamat: Lampu Merah untuk Pemerintah
Mediaumat.news- Pernyataan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menyebut tahapan Pilkada serentak 2020 menjadi salah satu faktor penyebab lonjakan kasus Covid-19, mendapat respon dari Pengamat Sosial Politik Iwan Januar. “Ini sebenarnya sudah lampu merah untuk pemerintah yang selalu kontradiksi dalam penanganan pandemi,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Jumat (25/9/2020).
Menurut Iwan, pemerintah dan KPU seperti tidak punya sense of crisis padahal krisis itu sudah di depan mata, sudah beberapa menteri dan pejabat pusat maupun daerah terpapar corona. Anehnya tetap saja pemerintah dan KPU memaksakan pilkada di tahun ini.
“Jadi percuma saja dikampanyekan pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, karena kita lihat di televisi saja kerumunan sudah begitu kacau. Apa pemerintah siap dengan daya tampung rumah sakit yang makin menyusut, dan tenaga medis yang terus berguguran?” tanyanya.
Iwan menilai ngototnya pelaksanaan Pilkada menunjukkan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, tidak punya perencanaan, tidak punya visi penanganan pandemi, atau bahkan tidak tahu harus bagaimana menangani pandemi ini.
“Tanpa Pilkada yang melibatkan jutaan orang saja, tren penularan Covid-19 terus menanjak, tingkat kematian juga sudah di atas rata-rata dunia, apalagi kalau ditambah Pilkada, maka ini jadi bom atom corona,” prediksinya.
Padahal menurutnya dua ormas besar Islam, PBNU dan Muhammadiyah sudah menolak keras pelaksanaan Pilkada, IDI, sejumlah elemen, juga menolak. “Yang jadi pertanyaan adalah ‘Pilkada itu demokrasi untuk siapa? Bukannya demokrasi itu katanya suara rakyat jadi acuan, ini giliran rakyat bersuara pemerintah dan KPU justru ngotot menolak,” tanyanya retoris.
Ia menduga kuat ada yang ngebet untuk menang di Pilkada 2020 ini. Pertama, para cukong yang kata Mahfud Md memodali 92 % Pilkada, mereka ingin segera investasi dan balik modal, karena Pilkada itu menggerakkan perekonomian mereka.
Kedua, parpol-parpol yang ngotot untuk merebut kursi di Pemilu 2024. “Mereka ingin mengamankan jalan untuk pemilu ke depan dengan menguasai daerah-daerah yang nanti dikondisikan jadi kantong suara mereka,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
