Rusia Menggunakan Hak Vetonya Terhadap Rancangan Resolusi Inggris di Dewan Keamanan
Inggris menyerahkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan terkait Sudan pada 18/11/2024. Rusia bangkit dan menggunakan hak vetonya untuk menjatuhkannya. Delegasi Rusia di Dewan Keamanan, Dmitry Polyansky, menyebutkan alasan yang mendorong Rusia untuk menggunakan hak vetonya dan menyebutkan 7 poin sebagai alasannya: Di antaranya bahwa “Keputusan tersebut mengabaikan pemerintah Sudan, karena rancangan resolusi tidak mengacu pada Sudan sebagai pihak yang sah. Dan hanya menyebutkan dua pihak yang bertikai.” Hal ini dilakukan karena Inggris sedang berupaya untuk menggulingkan rezim Burhan boneka Amerika.
Dia menyatakan bahwa “Ada upaya oleh mereka yang menjalankan proyek tersebut untuk mengeksploitasi keputusan supaya lebih mencampuri urusan politik dan sosial Sudan.” Di mana Inggris melakukan intervensi secara langsung dan melalui agennya di Koordinasi Pasukan Sipil Demokrat Sudan (Tagadum) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Abdullah Hamdok.
Dia mengatakan, “Seruan sebelumnya dari Dewan Keamanan kepada Pasukan Dukungan Cepat untuk mengakhiri pengepungan el-Fasher telah diganti dalam teks rancangan resolusi dengan bahasa baru yang menyimpang yang menyarankan penghentian serangan terhadap warga sipil saja.” Inggris sedang mencoba mengeksploitasi Pasukan Dukungan Cepat, yang dipimpin oleh Hamdan Dagalo, seorang agen Amerika, untuk mencapai tujuannya.
Dia menambahkan, “Rancangan resolusi tersebut menetapkan penggunaan mekanisme eksternal untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan kekerasan, dan hal ini berada dalam yurisdiksi pemerintah Sudan, sedang Pengadilan Kriminal Internasional telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam kaitannya dengan Sudan dan di tempat lain.” Rusia menolak keputusan Pengadilan Kriminal Internasional, yang merupakan pengadilan murni Barat, yang hanya dieksploitasi terhadap musuh-musuh Barat saja. Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan keputusan yang melawan Presiden Rusia.
Dia menyatakan bahwa “Meminta pengerahan pasukan internasional di negara tersebut merupakan hak prerogatif pemerintah Sudan.” Rusia menentang intervensi Inggris di Sudan dan berusaha mencari pijakan dengan memperkuat hubungannya dengan rezim Burhan dan tentara.
Dia berkata, “Tidak pantas meminta Sudan membuka seluruh perbatasannya untuk bantuan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam rancangan resolusi.” Inggris ingin seluruh perbatasan Sudan dibuka dengan dalih bantuan kemanusiaan palsu, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mengamankan intervensinya dari banyak pihak.
Dia berkata, “Ada standar ganda, karena resolusi tersebut dengan keras menyerukan gencatan senjata di Sudan untuk melindungi warga sipil, sementara negara-negara yang sama memberikan kekuasaan penuh kepada (Israel) untuk melanjutkan eskalasi, mengabaikan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional oleh tentara (Israel). Demikian pula, negara-negara ini lebih mengutamakan hak (Israel) untuk membela diri dan melindungi warga negaranya, sebaliknya menolak hak Sudan untuk melindungi warga negaranya, serta menuduh tentara Sudan melakukan segala kejahatan.” (hizb-ut-tahrir.info, 21/11/2024).
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
