Mediaumat.info – Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Rolliansyah (Roy) Soemirat dinilai hanya prosedural.

“Saya menilai pernyataan pemerintah RI oleh Menlu terkait pengiriman pasukan perdamaian atas izin PBB adalah penjelasan yang memang prosedural demikian,” tutur Pengamat Hubungan Internasional Ahmad Hanafi Rais kepada media-umat.info, Jumat (21/6/2024).

Menurutnya, pasukan perdamaian butuh legalitas dan legitimasi internasional melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disetujui sepenuhnya oleh Dewan Keamanan PBB termasuk semua anggota P5 PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina) tanpa kecuali.

“Prosedurnya memang demikian. Namun ada satu negara yang jika resolusi itu membahas kepentingan negara penjajah Zionis, maka resolusi tersebut hampir pasti selalu gagal dan itu adalah Amerika yang bagian dari P5 PBB,” ujarnya.

Yang jadi soal, sesalnya, bagaimana mungkin ada pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina sementara perdamaiannya saja tidak ada.

“PBB sedang melakukan pembiaran genosida di Palestina khususnya di Gaza dan hadirnya pasukan perdamaian di saat seperti sekarang ini jelas bukan solusi,” ungkap Hanafi.

Yang seharusnya dilakukan, kata Hanafi, adalah inisiatif negara-negara, terkhusus Muslim, untuk melakukan mobilisasi tunggal para pasukan negaranya ke Gaza dan Palestina, berikut alutsistanya, untuk menghadapi negara penjajah Zionis Yahudi yang terus melakukan genosida di Gaza.

“Seluruh jalan diplomasi yang ditempuh gagal, maka memerangi negara Zionis penjajah sudah semestinya jadi kewajiban negara-negara mana pun yang mengaku menjunjung tinggi kebebasan dan anti-penjajahan,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat