Mediaumat.news – Rencana Menristekdikti memonitoring medsos dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus dinilai Majelis Nasional (MN) KAHMI sebagai kebijakan yang berlebihan.

“Kebijakan monitoring terhadap aktivitas komunikasi dosen dan mahasiswa dengan mendata nomor ponsel dan akun media sosialnya merupakan kebijakan berlebihan. Selain mengintervensi hak privasi, langkah tersebut berpotensi mengganggu suasana akademik,” ungkap Koordinator Presidium MN KAHMI Prof Dr R Siti Zuhro, MA dalam pers rilisnya, Senin (11/6/201).

Menurutnya, untuk mengatasi paham radikalisme, yang dibangun seharusnya adalah kesadaran kolektif bangsa tentang pentingnya menjaga dan memelihara kebersamaan serta kedamaian dalam kemajemukan sosial. Sedangkan monitoring untuk mengetahui lalu lintas komunikasi warga kampus, bukan saja tidak efektif, melainkan juga dapat menambah suasana saling curiga.

Ia juga menyebutkan, untuk menciptakan kampus steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal, seharusnya kampus didorong untuk mengedepankan cara-cara akademik, menjaga tradisi intelektual serta meningkatkan pembelajaran dan suasana dialogis.

“Karena itu KAHMI menyambut baik penambahan mata kuliah lintas program studi, termasuk ilmu sosial dasar, untuk program studi di jurusan eksakta,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo