Mediaumat.info – Rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah Indonesia kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, dinilai sebagai sebuah kebijakan zalim atau tercela yang tentu dilarang Allah SWT.
“Dalam pandangan Islam itu (pemberian IUP kepada ormas) sebuah kezaliman,” ujar Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim kepada media-umat.info, Sabtu (18/5/2024).
Menurutnya, hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, barang tambang termasuk milik umum yang hanya boleh dimiliki secara bersama oleh umat sehingga tidak dapat dimiliki oleh swasta baik individu ataupun ormas.
Sementara, dalam hal ini negara, hanya sebagai wakil umat untuk mengelola. “Barang tambang (biasanya jumlahnya besar) itu masuk dalam kategori milik umum yang wajib dikelola oleh negara sebagai wakil umat, dan haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta baik ormas apalagi asing,” tuturnya.
Kata Arim, hasil pertambangan dimaksud menjadi salah satu sumber utama APBN yang nantinya ‘dikembalikan’ kepada rakyat dalam bentuk langsung atau pembiayaan pendidikan, kesehatan, dsb.
Karenanya, tegas Arim sekali lagi, haram menyerahkan kepada swasta lokal baik individu maupun ormas, apalagi asing.
Lebih-lebih, apabila nantinya pemerintah memungut pajak dari hasil pengolahan barang tambang seperti yang terjadi di dalam sistem kapitalis saat ini.
Kedua, memberikan IUP kepada ormas lebih merupakan bentuk politik carrot and stick. Langkah ini diambil pemerintah agar suatu ormas terus mendukung kezaliman rezim yang menurut Arim, ‘pengkhianat’ umat ini.
Ungkapan carrot and stick, yang artinya ‘wortel dan tongkat,’ adalah metafora untuk penggunaan kombinasi antara hadiah dan hukuman untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Dalam politik, ‘wortel atau tongkat’ terkadang mengacu pada konsep realis tentang kekuasaan lunak dan keras. Wortel dalam konteks ini bisa menjadi janji bantuan ekonomi atau diplomatik antarnegara, sedangkan tongkat bisa menjadi ancaman hingga aksi militer.
Adalah sebelumnya, meski menegaskan sejauh ini belum mendapatkan kabar atau tawaran atas wacana pemberian IUP tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin menilai rencana pemberian IUP dari pemerintah kepada ormas keagamaan adalah ide baik.
“Belum. Tapi bahwa ide itu baguslah. Bagus,” kata Addin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).
Terkait hal ini, Arim pun menyampaikan lebih lanjut bahwa kendati sebagai bagian dari ormas apalagi menyandang predikat Islam, semestinya tidak boleh mendukung kebijakan tercela ini.
Ormas Islam harusnya melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar, dengan justru menghentikan kebijakan rezim zalim dan khianat ini. Bukan malah bekerja sama melakukan kezaliman tentang perampasan hak umat.
“Agar menghentikan kezaliman dan pengkhianatan (rezim) terhadap umat, bukan kerja sama melakukan kezaliman dengan membiarkan perampasan hak milik umat,” pungkasnya. [] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat