Refly Harun: Perlu Investigasi Conflict of Interest Pejabat Publik

Mediaumat.id – Ahli Hukum Tata Negara Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. mengatakan, kalau ada kekuasaan baru, perlu juga dilakukan investigasi mengenai conflict of interest (konflik kepentingan) pejabat-pejabat publik dalam membuat keputusan-keputusan publik.

“Kita perlu melakukan investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan conflict of interest oleh penyidik independen sebagai bahan evaluasi kalau ada pemerintahan yang baru ke depan,” tegasnya dalam video Awalnya Manis Akhirnya Ketipu! Ketiban Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Deretan Kasusnya! Jumat (30/6/2023) YouTube Refly Harun Official.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar jangan sampai bangsa ini terjebak di lubang yang sama untuk kesekian kalinya, karena cost (biaya) pemilu besar, lalu cost recovery (pemulihan biaya) yang kemudian dicari dan yang dikorbankan adalah masa depan rakyat Indonesia.

Kalau bicara cost and benefit-nya, lanjutnya, apa benefit (keuntungan) yang paling utama dari Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kalau cuma sekadar kereta cepat, apa memang betul-betul perlu, itu yang menjadi persoalan sesungguhnya.

“Orang mengatakan enggak perlu-perlu amat. Kecuali kalau kereta cepatnya itu Jakarta Surabaya, itu keren. Tapi kalau cuma Jakarta Bandung, sekarang jalan tol tidak macet, dua jam tiga jam bisa tembus ke Bandung,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, Proyek KCJB sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA), namun di tengah jalan pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng Cina, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

“Alasannya, Cina menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1% per tahun,” bebernya.

Menurutnya, proyek ini sudah tidak visible (bisa dilihat), bisa menjadi lilitan utang RI kepada Cina dan lain sebagainya. Padahal sejak awal Menteri Perhubungan Dr. (H.C.) Ignasius Jonan, S.E., M.A. menentang proyek ini. Jakarta Bandung tidak terlalu jauh. Ngapain dibikin rel kereta cepat. Sementara yang eksisting saja lebih dari cukup (more than enough). Sudah ada jalan tol, bahkan jalan tolnya ada jalur selatan. Kemudian ada juga tol elevated, juga kereta Parahyangan tinggal direvitalisasi.

“Masalahnya adalah ngapain kereta cepat Jakarta Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta Bandung? Itu pertanyaannya. Tapi banyak spekulasi, salah satu spekulasinya adalah waktu itu jelang Pilpres 2019, salah satunya adalah political cost recovery. Jadi ada political investment yang membutuhkan free dan lain sebagainya,” pungkasnya.[] Abi Bahrain