Proyek Strategis Andalkan Investasi Asing, FAKKTA: Indonesia Sebenarnya Mampu

Mediaumat.id – Pemerintah Indonesia bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Muhammad Ishak mampu mengelola proyek-proyek strategis dalam negeri yang dikabarkan lebih mengandalkan peran para investor asing.

“Pemerintah dan BUMN sebenarnya mampu untuk mengelola proyek-proyek tersebut,” ujar peneliti dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) kepada Mediaumat.id, Kamis (24/3/2022).

Ishak mengutarakan hal itu sebagai kritik atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut delapan proyek investasi strategis dalam negeri yang pembiayaannya didominasi investasi asing.

Lantas ketika dikelola sendiri, ungkap Ishak, diharapkan pemerintah tidak perlu lagi berkeinginan agar investor asing yang menggarapnya. Apalagi mengambil sikap inferior berkenaan dengan pengelolaan negeri ini yang sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri.

Sebelumnya ia juga menyampaikan, publik tak perlu terkecoh dengan klaim Menko tersebut. Pasalnya, proyek-proyek dimaksud sebagian besar masih dalam tahap komitmen. “Pemerintah Indonesia sudah sangat sering mendapatkan komitmen yang kemudian batal direalisasikan,” terangnya.

Bahkan beberapa rencana investasi seperti program food estate di Kalimantan Tengah, Papua dan daerah lainnya, ungkap Ishak, menyisakan banyak masalah alias gagal.

Untungkan Investor

Dikarenakan investasi seperti itu termasuk proyek yang cukup strategis, semestinya tidak dapat diserahkan kepada pihak asing, sebab jelas hanya menguntungkan mereka. “Investasi asing pada sektor strategis seperti infrastruktur dan kelistrikan, sudah terbukti hanya menguntungkan para investor,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Ishak, proyek seperti ibu kota negara (IKN) yang baru pun, ketika pembiayaannya mengandalkan investor apalagi asing, juga sangat membahayakan kedaulatan negara.

Sebabnya, dari pemanfaatan infrastruktur-infrastruktur tersebut, ujung-ujungnya bisa dipastikan bersifat komersil. “Ibu kota negara merupakan bangunan strategis yang semestinya ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri,” ucapnya.

Di sisi lain Ishak menyatakan, munculnya sikap kurang percaya diri dalam hal kemampuan mengelola kekayaan negara, lantaran pemerintah masih menggunakan sistem kapitalisme dalam hal itu.

Padahal tidak demikian jika mau menggunakan sistem Islam. “Jika menggunakan syariat Islam, masalah pendanaan dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga tidak perlu bergantung pada asing,” ulasnya.

Faktanya, berbagai sumber daya alam di negara ini memang sangat melimpah. Sebutlah tambang minyak bumi dan gas, mineral dan batu bara, maupun dari sektor kelautan dan kehutanan.

Sehingga, apabila pengelolaan tambang-tambang berikut depositnya yang besar itu dilakukan oleh negara, maka kata Ishak, penerimaan negara akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini yang hanya bergantung pada pajak dan royalti yang kecil.

Dengan demikian, anggaran yang dimiliki negara akan lebih dari cukup untuk membangun proyek-proyek tersebut, sehingga tidak perlu mengemis kepada investor negara lain.

“Kalaupun dirasa masih kurang, pemerintah juga dapat berutang kepada publik domestik,” tuturnya dengan catatan, sesuai dengan aturan Islam seperti tidak adanya unsur riba.

Pun dari sisi sumber daya manusia, pada dasarnya Indonesia sangat kompetitif jika mereka diberdayakan. “Hanya saja, kebanyakan potensi mereka diabaikan pemerintah,” pungkasnya. [] Zainul Krian