Mediaumat.info – Menyoroti program makan siang gratis yang digulirkan Presiden-Wapres terpilih Prabowo-Gibran, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky menilai bahwa program tersebut sebagai program yang tidak sesuai amanah konstitusi.
“Secara angka tidak rasional, secara filosofis juga tidak sesuai amanat konstitusi, bahkan secara teknis akan sulit dilaksanakan,” ungkapnya di acara Rubrik Dialogika: Anggaran Makan 7500, Pemerintah Defisit Akal Sehat? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Sabtu (27/7/2024).
Dikatakan tidak rasional, jelas Iwan, meski masih diperdebatkan, angka Rp7500 itu sangat kecil. “Angka Rp7500 itu kalau di Jogja mungkin masih dapat bubur ayam, tapi kalau di bawa ke Papua tidak dapat apa-apa. Saya kemarin ke Tembaga Pura itu harga air mineral 600 ml Rp25.000,” terangnya.
Padahal kalau dijadikan program nasional, lanjutnya, berarti harus merata di seluruh penjuru negeri. Ia menambahkan, perlu dicatat anggaran itu harus tetap dipotong pajak.
“Nah kalau Rp7500 dipotong PPN yang tahun ini 11%, nanti tahun 2025 jadi 12%, bayangkan tinggal berapa dari Rp7500? Berarti tinggal Rp6600. Nah Rp6600 itu di Papua dapat apa? Bubur ayam enggak dapat, bubur kacang hijau enggak dapat, air mineral juga enggak dapat,” bebernya.
Dikatakan tidak sesuai amanat konstitusi, Wahyudi menerangkan, amanat konstitusi itu ada tiga yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, dan menyejahterakan rakyat.
“Sejahtera itu kan bukan sekadar bisa makan, tetapi dia harus merasa nyaman, merasa tercukupi kebutuhan dasarnya, terpenuhi kebutuhan sekunder, dan tersiernya. Kalau amanah konstitusi menyejahterakan hanya diterjemahkan memberi makan, ini persoalan serius!” ungkapnya.
Menurutnya, secara teknis juga akan lebih rumit kalau membagi makanan. “Bayangkan kita hari ini membagi uang tunai saja itu ribut. Orang antre membagi makanan itu lebih rumit. Nanti ada makanan yang kadaluarsa, makanan yang tidak sesuai, makanan yang menimbulkan alergi, makanan yang tidak cocok dengan perut orang tertentu. Itu bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih banyak lagi,” prediksinya.
Negatif
Selain keburukan di atas, Wahyudi, menilai, makan siang gratis justru berdampak negatif karena meruntuhkan martabat masyarakat Indonesia.
“Masyarakat itu akan kokoh, punya kemandirian sosial, kalau dia bukan diberikan dalam konteks barang jadi atau makanan seperti tadi. Justru pemberian makan gratis itu akan memberikan nilai negatif bagi harga diri suatu masyarakat,” ulasnya.
Pemberian makan gratis ini, lanjutnya, hanya akan menjadikan posisi tangan di bawah dan tidak mampu mandiri.
“Kalau negara mendidik manusia Indonesia supaya biasa diberi, ini berbahaya sekali. Nanti kalau tidak diberi dia akan mengamuk bahkan mungkin meminta-minta. Ini memalukan di hadapan bangsa atau negara lain,” jelasnya.
Terakhir, ia menyampaikan, akan lebih positif kalau kebijakan yang dibuat itu menjamin ketersediaan makanan, serta menjamin kemampuan masyarakat untuk mampu membeli makanan. [] Irianti Aminatun
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat