Prof. Suteki Ajak Publik Tanggapi Positif Kritik dari Dunia Kampus
Mediaumat.info – Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila Prof. Suteki, mengajak publik untuk menanggapi positif reaksi kampus-kampus terhadap dinamika politik yang terjadi di negeri ini salah satunya berupa kritik moral dari dunia kampus untuk sikap Presiden Joko Widodo seputar pemilu.
“Nah, kalau sekarang kemudian mulai ada riak-riak atau gelombang dalam rangka untuk memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi di dunia hukum dan politik khususnya, itu sebenarnya bisa kita tanggapi positif saja,” ujarnya dalam Diskusi Online: Rezim Makin Keterlaluan, Dunia Kampus Bereaksi Keras, Ahad (4/2/2024) di kanal YouTube Media Umat.
Menurutnya, positif artinya kesadaran itu ternyata muncul, meskipun terlambat. “Tetapi, lebih baik ada daripada tidak sama sekali,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, kalau tidak ada sama sekali, berarti sama saja mendorong rezim ini jatuh kepada rezim, menjadi negara kekuasaan bukan negara hukum.
“Saya kira, sejak perguruan tinggi itu apakah BLU (badan layanan umum) atau di PTN BH (perguruan tinggi negeri berbadan hukum), kemudian rektor itu dipilih tidak oleh senat, anggota senat universitas secara mandiri, dan dalam hal ini ada suara menteri itu ada 35 persen, itu sudah kemudian memporak-porandakan otonomi kampus. Apakah itu di bidang kebebasan kampus, kebebasan akademik, kemudian kebebasan mimbar akademik, maupun di otonomi keilmuan,” paparnya.
Kalah di Senat
Ia menjelaskan fakta ketika 35 persen suara menteri itu kemudian mampu menentukan orang yang kalah, misalnya di dalam pemilihan di senat.
“Kalah di pemilihan senat, nomor urut 3 itu bisa jadi pemenang ketika suara menteri itu diberikan padanya. Dan di situlah kemudian terjadi hegemoni kekuasaan, atau dari rezim terutama sebagai perpanjangan dari menteri, dari presiden dan seterusnya. Lalu kampus itu tidak merdeka lagi,” sesalnya.
“Saya merasakan betul itu,” ungkapnya.
Sendiko Dawuh
Menurutnya, rektor negeri (perguruan tinggi negeri) terutama yang kemudian sendiko dawuh (saya patuh pada perinah) dengan perintah atasan atau kemudian PTN terutama rektor-rektornya tadi menjadi tangan panjang dari pemerintah pusat.
“Sebenarnya, perguruan tinggi negeri ini sudah sepuluh tahun ini saya kira ya, menjadi pemain dalam politik, dalam arti untuk mengiyakan apa kemauan dari rezim, ” pungkasnya. [] ‘Aziimatul Azka
