Prof. Daniel: Sejak Orba Bangsa Ini Alami Penjongosan Ekonomi dan Politik

Mediaumat.news – Cendekiawan Muslim Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D., M. RINA mengatakan sejak Orde Baru bangsa ini mengalami penjongosan ekonomi dan politik yang digerakkan oleh elite sekuler radikal didikan Barat yang menjalankan agenda nekolimik.

“Sejak Orde Baru bangsa ini mengalami penjongosan ekonomi dan politik yang digerakkan oleh elite sekuler radikal didikan Barat yang menjalankan agenda nekolimik yang pernah dikhawatirkan Bung Karno,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad (18/4/2021).

Prof. Daniel menyebut, agenda nekolimik ini diwujudkan melalui 3 instrumen pokok. Pertama, persekolahan massal yang dipaksa, investasi asing, serta riba. Persekolahan menyiapkan buruh yang cukup terampil menjalankan mesin-mesin sekaligus cukup dungu untuk bekerja siang malam bagi kepentingan investor asing. Sedangkan riba (melalui utang dan uang kertas) memperluas dan memperdalam penjongosan ini.

“Sebagai komponen bangsa dengan jumlah yang tidak sedikit, penjongosan ini telah mengerdilkan peran ekonomi dan politik umat Islam Indonesia,” ucapnya.

Kedua, setelah melemah secara ekonomi, kemudian melalui amandemen ugal-ugalan atas UUD ’45 dimulailah penjongosan politik atas bangsa ini yang dengan congkak disebut sebagai reformasi. Padahal sebenarnya deformasi atas republik ini.

Ia memandang, kaum sekuler radikal dukungan the west wing bersama kaum sekuler kiri radikal mengubrak-abrik rancang bangun republik ini sebagai rumah besar bangsa Indonesia yang mejemuk menjadi rumah mewah bagi sebagian kecil elite parpol dan korporasi, sementara secara massal rakyat dijadikan jongosnya.

Sebagai bukti, ungkapnya, sejak 5 tahun terakhir berbagai regulasi liberal kapitalistik penjongosan dan penjarahan sumber daya alam dilegalisasikan di DPR. Dan pada saat yang sama banyak anggota DPR terlibat korupsi karena biaya politik yang mahal dan gaya hidup hedon.

Ketiga, masyarakat dirampas hak politiknya melalui sebuah instrumen yang disebut dengan bangga sebagai demokrasi. Menurutnya, jika uang kertas adalah riba ekonomi yang merampok kekayaan bangsa, maka demokrasi adalah riba politik yang merampok sumber daya politik pemilih.

Prof. Daniel menilai, hak politik rakyat dibajak di bilik suara pemilu. Setelah pemilu usai, berbagai maladministrasi publik terjadi secara terstruktur, sistemik dan masif. Hukum dibuat dan ditafsirkan penguasa untuk kepentingan elite politik hasil pemilu, bukan untuk kepentingan rakyat pemilih.

Masyarakat pemilih justru dilemahkan melalui berbagai cara, sementara aparat keamanan diperkuat berkali-kali lipat. Hukum tajam ke pemilih tapi nyaris tumpul ke elite terpilih. Demonstrasi dan protes serta kritik pemilih dibungkam dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan yang brutal.

Prof. Daniel mengingatkan, bahwa sebuah bangsa hanya bisa bertahan jika warganya merasakan keadilan dan dipertuan di negeri sendiri. Bukan dizalimi dan diperjongos. Bangsa adalah sebuah imajinasi yang rapuh. Jika pengalaman tragis diperjongos ini berlangsung terus, rakyat akan kembali pada sukuisme primordial. Ini berbahaya bagi eksistensi republik ini yang telah dipilih para pendiri bangsa sebagai bentuk negara terbaik bagi bangsa yang amat majemuk ini.

Faktor Kunci

Dalam perspektif itulah perlu disadari, kata Prof. Daniel, Islam merupakan faktor kunci bagi kelahiran bangsa Indonesia. Islam melarang sukuisme. Tanpa Islam, banyak suku itu akan kembali ke sukuisme yang mengancam bangsa Indonesia sebagai imajinasi kolektif.

Patut disesalkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, Islam terus disudutkan oleh kaum sekuler kiri radikal dengan berbagai narasi islamofobia sebagai intoleran, anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila. Mereka menunggangi agenda war on terror AS dan OBOR Cina. Padahal kedua adidaya ini bahkan telah gagal membangun republik, jatuh ke sukuisme putih yang menindas kulit berwarna ataupun Han yang menindas Uighur.

Terakhir Prof. Daniel menyatakan, di samping sebagai perekat bangsa, sejarah Nusantara menunjukkan bahwa Islam adalah kekuatan yang konsisten menentang penjajahan. Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah melemahkan agenda nekolimik AS dan Cina.

“Di tengah kesibukannya menghadapi pandemi ini, saya berharap bangsa yang relijius ini cepat belajar dari kesalahannya di masa silam, dan bersatu bangkit untuk mengakhiri agenda penjongosan ekonomi dan politik oleh kaum sekuler radikal ini,” pungkasnya.[] Agung Sumartono