Presiden Prancis Tuntut Organisasi Muslim Tandatangani Piagam yang ‘Serang’ Islam

Mediaumat.news – Kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menuntut agar organisasi Muslim menandatangani piagam “Islam adalah agama dan bukan gerakan politik” menurut Pengamat Politik Internasional Farid Wadjdi ini merupakan serangan terhadap Islam.

“Serangan yang masif kepada umat Islam dengan cara menyerang Islam politik yang sesungguhnya itu berarti juga menyerang Islam karena Islam dan politik tidak dipisahkan,” tegasnya kepada Mediaumat.news, Jumat (21/11/2020).

Serangan ini juga menurut Farid mencerminkan kegagalan sistem kapitalisme secara intelektual ketika berhadapan dengan Islam. “Karena serangan yang masif ini disertai dengan kebohongan, disertai dengan tindakan represif, disertai dengan tindakan kekuasaan negara untuk membungkam umat Islam,” tegasnya.

Sekali lagi, ini tidak akan bisa menghentikan kebangkitan Islam yang itu akan diperoleh oleh umat Islam ketika umat Islam menyatukan seluruh aspek kehidupan di bawah kekuasaan politik Islam, di bawah otoritas negara yang berdasarkan syariat Islam.

“Dan ini tidak dapat lagi dibendung oleh Barat karena keinginan umat untuk melepaskan diri dari penjajahan semakin kuat dan keinginan umat untuk membebaskan diri dari kapitalisme semakin kuat dan keinginan umat untuk bersatu di bawah naungan khilafah Islam yang akan menerapkan syariat Islam secara totalitas juga semakin menguat,” tegasnya.

Upaya Pembungkaman 

Menurutnya, upaya untuk memisahkan Islam dan politik merupakan upaya negara-negara kafir  penjajah untuk membungkam perjuangan umat Islam melepaskan diri dari penjajahan kafir kapitalisme karena mereka tahu ketika Islam dan politik bersatu, ketika Islam diterapkan secara menyeluruh, secara totalitas dalam bentuk negara yang didasarkan pada Islam ini akan mengancam kepada penjajahan mereka di negeri-negeri Islam.

“Dan ini membuat kapitalisme yang sedang sekarat semakin terjerumus ke dalam kehancurannya. Ini yang mereka tidak inginkan,” bebernya.

Farid menyebutkan kebijakan Macron ini mirip dengan rekomendasi yang pernah disampaikan oleh Snouck Hurgronje untuk mengalahkan mujahidin-mujahidin Aceh yang sulit dikalahkan oleh Belanda. “Maka salah satu rekomendasinya itu adalah memisahkan Islam dan politik,” bebernya. 

Islam Syumuliyah

Farid kembali menegaskan, Islam dan politik itu suatu hal yang tidak dipisahkan karena ajaran Islam adalah ajaran yang totalitas (syumuliyah/mengatur seluruh aspek kehidupan). Dalam Al-Qur’an, di samping mewajibkan shalat (aqimushalah), Allah SWT juga mewajibkan berperang bagi kaum Muslimin (kutiba alaikumul qitaal). Di samping mewajibkan shaum (kutiba alaikumus shiyam), Islam juga mengatur masalah ketaatan kepada pemimpin. Tentu ini adalah masalah politik (Ya ayuhaladzina ‘amanu athi’ullaha wa athi’ur rasul wa ulil amri minkum).

“Karena itu Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena politik dalam Islam merupakan pengaturan urusan-urusan rakyat dan urusan-urusan umat yang itu wajib diatur berdasarkan syariat Islam,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo