Presiden Batal Pindah, Bukti IKN Proyek yang Dipaksakan

Mediaumat.info – Terkait batalnya Presiden Joko Widodo untuk pindah di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena banyak infrastrukturnya yang belum siap (padahal tahun lalu dijadwalkan mestinya pindah pada Juli 2024) dinilai Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Erwin Permana merupakan salah satu bukti proyek IKN adalah proyek yang dipaksakan.

“Iya memang konstruksi fakta berkaitan dengan IKN ini, secara realitas memang dari awal ini proyek yang dipaksakan selesai dalam waktu yang sangat singkat gitu,” ujarnya dalam Kabar Petang: Batal Ngantor di IKN Tanda Tanya Besar, Kamis (18/7/2024) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurutnya, pindah ibu kota dalam satu daratan yang sama saja merupakan sebuah tantangan yang besar, butuh waktu, butuh anggaran, dan segala macam apalagi ini antar pulau.

“Itu bukan suatu perkara yang bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, tidak bisa, tapi butuh waktu, nah akhirnya ketika ini dipaksakan dalam waktu yang singkat dengan kita memiliki keterbatasan, semuanya memiliki keterbatasan akhirnya paksakan karena ini pesanan presiden, kalau sudah presiden yang pesan ya siapa lawan akhirnya dipaksakan di tengah keterbatasan kita akhirnya kan terbukti enggak bisa,” jelasnya.

Meski dijadwalkan Agustus bisa upacara di sana dan Juli sudah bisa pindah, lanjutnya, namun faktanya belum bisa, karena infrastruktur seperti air, listrik, dan kebutuhan dasar maupun pokok belum siap.

“Akhirnya, secara teknis itu yang nampak di kita bahwa memang belum ada kesiapan untuk layak ditempati dalam waktu yang singkat ini, entahlah kalau waktu-waktu ke depan jika memang punya anggaran yang memadai,” ujarnya.

Di tambah lagi, ujarnya, ada tantangan lagi yakni nanti akan ada pergeseran kepemimpinan dari Jokowi kepada Prabowo yang dalam berbagai macam kampanye, Prabowo yang belakangan ini adalah mengedepankan makan siang gratis dibandingkan melanjutkan IKN.

“Artinya, apakah IKN akan dilanjutkan? Ya, itu mungkin dilanjutkan tapi mungkin tidak, sebagaimana proporsinya Pak Jokowi yang itu mendapatkan proporsi yang besar mungkin akan dilanjutkan ya pelan-pelanlah, enggak enak kalau misalnya kemudian langsung ditiadakan gitu, ya. Ada etika politik dari Pak Prabowo tiba-tiba dihentikan, enggak, tapi tetap dilanjutkan tapi pelan-pelan, lama-lama berhenti ya,” tuturnya.

Tidak Dilanjutkan

Erwin menilai, IKN di masa kepemimpinan Prabowo tidak akan dilanjutkan. “Itu mungkin saja dilanjutkan tapi tapi peluangnya kecil, kalau saya melihatnya justru dilanjutkan ya, tapi pelan-pelan akan dihentikan, nampaknya ke sana,” bebernya.

Alasannya, menurutnya, karena opininya lebih dominan kepada opini makan siang gratis dan itu butuh anggaran yang besar untuk merealisasikannya di tengah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sekarang sangat besar.

“Jadi, isunya berkaitan dengan tidak jadinya pindah ibu kota di bulan Juli ini, satu memang secara teknis itu clear jelas sekali bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa airnya belum siap dan segala macam itu juga belum siap, terus kemudian, dari sisi kesiapan orang-orang yang akan pindah ya kesiapan orang-orang enggak mudah, ketika suruh pejabat pindah ke sana saja, anggota dewan pindah sana, Kapolri pindah ke sana, dengan semua fasilitas yang masih kurang, apakah memang betul-betul siap yang itu secara psikologi itu enggak mudah untuk akses ke sana,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat