Polri Harus Diatur Supaya Tidak Jadi Polisi Rasa Tentara
Mediaumat.id – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, M.H. mengatakan Polri harus diatur supaya tidak menjadi polisi rasa tentara.
“Ancaman, kejahatan itu tidak akan berubah tetapi Polrilah yang harus kita atur supaya tidak menjadi polisi rasa tentara,” ungkapnya dalam acara Perspektif: Anggota Densus 88 Terseret Kasus Pembunuhan di Tengah Merosotnya Kinerja Polri? di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Jum’at (10/2/2023).
Menurutnya, perlu adanya revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Karena, Soleman menilai materi yang ada di peraturan tersebut masih merujuk pada undang-undang tentang militer.
“Itulah akibatnya budaya yang ada di Polri itu tetap budaya militer,” jelasnya.
Semisal ankum (atasan yang berhak menghukum) dan juga kewajiban bawahan harus patuh dan taat kepada atasan, menurutnya, seharusnya tidak boleh ada di kepolisian.
“Kalau kita memang mau bilang bahwa pemisahan polisi dari militer itu adalah pemisahan sipil dari militer sehingga ada militer, ada sipil, maka polisi adalah sipil. Ketika polisi adalah sipil, bagaimana kita membangun budaya sipil? Dari mana budaya sipil? Mari kita lihat PP tentang disiplin PNS,” bebernya.
“Sehingga PP No. 2 tahun 2003 harusnya itu direvisi. Materinya merujuk kepada PP tentang disiplin PNS,” tambahnya.
Menurutnya, jika disiplin sudah berubah maka mau tidak mau kultur akan berubah. Dalam sipil tidak ada satuan-satuan yang muncul sebagai TNI, tetapi hanya polisi.
Karena itulah, Soleman memandang, jika ditarik pada kasus yang melibatkan anggota Densus 88 bisa jadi karena ia merasa ‘Saya seorang densus, seorang pasukan khusus Polri’ ketika marah jadi main tembak saja.
“Inilah psikologi-psikologi masa lalu (ketika bergabung dengan militer) ini seharusnya dihilangkan,” pungkasnya.[] Ade Sunandar
