PKS Tolak Rencana Menag Naikkan ONH
Mediaumat.id – Usulan Menteri Agama yang menaikkan ongkos naik haji (ONH) dari Rp 38 jutaan menjadi Rp 69 jutaan dinilai tidak empatis sehingga harus ditolak.
“Ini adalah sebuah pernyataan yang menyakitkan dan tidak punya empati dan karena itu wajib ditolak, wajib disuarakan, wajib dibedah,” tutur Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. dalam Perspektif PKAD: Menguak di Balik Usulan Kenaikan Dana Haji Sebelum Audit, Selasa (24/1/2023) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Mardani pun menyampaikan tiga alasannya. Pertama, negara tidak boleh berhitung-hitung dalam bab haji, karena haji itu adalah kewajiban qath’i, tegas, dan jelas bagi umat Islam. “Justru negara wajib hadir membantu masyarakat untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima ini,” terangnya.
Kedua, dengan mendapat jumlah porsi yang besar yaitu 200 ribuan lebih, mestinya dengan tata kelola yang baik (good governance) dan kalau perlu ada instrumen investasi halalan thayyiban yang berkah, itu membuat masyarakat Muslim Indonesia yang ingin haji mendapat kemudahan luar biasa karena selalu berlaku aspek supply and demand.
“Ketika negara hadir, negara juga tidak akan berat-berat amat karena dengan jumlah uang beredar yang banyak mestinya masyarakat Indonesia bisa self-financing,” ujarnya.
Ketiga, ini sangat tidak masuk akal. Mestinya kalaupun ada kenaikan, ikut inflasi. “Kalau 30, 35, 39, kalau sekarang 40 atau 41 juta masih masuk akal. Walaupun kalau pemerintah mau lebih baik hati, samakan dengan tahun 2022 karena memang tidak banyak bedanya dan negara tidak rugi menggunakan APBN untuk membiayai haji,” paparnya.
Ketua DPP PKS ini memandang agar persoalan haji tidak dirasionalisasi dan dimatematikakan. “Haji ini untuk membersihkan lingkungan rohani jasmani lingkungan persaudaraan sosial Indonesia. Tidak rugi negara yang membiayai masyarakatnya untuk naik haji,” tegasnya.
Empat Hal
Selain itu, Anggota DPR RI Komisi II ini menyerukan empat hal. Pertama, paradigmanya diubah. Jangan melihat haji itu beban tapi itu investasi yang luar biasa berkahnya. Presiden, menteri, DPR kita harus melihat ini bukan beban. Ini adalah investasi yang akan mengokohkan,” jelasnya.
Kedua, optimalkan dengan transparansi dan akurasi pengelolaan dana abadi haji. “Karena dengan pengelolaan yang optimal, saya yakin sebagian bisa di-cover biaya haji itu dari dana abadi,” tandasnya.
Ketiga, pastikan pengelolaannya profesional dan akuntabel. Tidak boleh lagi ada yang ‘memancing di air keruh’. “Pelayanan haji itu harus betul-betul sepenuh hati. Karena orang yang haji itu sebetulnya adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan,” terangnya.
Keempat, Mardani menyerukan agar masyarakat jangan diam. “Saatnya untuk selalu mengawasi pemerintah karena saya agak khawatir bisa jadi dananya cekak karena dipakai untuk bayar kereta cepat atau pun untuk bangun IKN. Itu sebetulnya dua-duanya tidak perlu dan PKS menolak keduanya itu,” pungkasnya.[] Lussy
