Mediaumat.id – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur di tengah makin menumpuknya utang negara, bukan lagi ibarat gali lubang tutup lubang, tetapi gali lubang tutup jurang.
“Ini kan tidak lagi gali lubang tutup lubang melainkan gali lubang tutup jurang,” tutur Ekonom dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta, S.E., M.M. dalam Kabar Petang: Utang Banyak tapi IKN Gaspol, Selasa (15/2/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Sebagaimana data yang ia sampaikan, negeri ini, Indonesia semakin lama kewajiban membayar bunga utang makin bertambah seiring dengan kebijakan anggaran defisitnya (baca: utang) yang juga makin membesar.
Salah satu rinciannya, kata Hatta, di tahun 2019 saja kewajiban membayar bunga utang sekitar Rp275 triliun. Di saat bersamaan, utang bertambah dari tahun sebelumnya sebesar Rp320 triliun.
“Kalau kita bandingkan, kita komparasikan bayar bunga itu adalah 86% dari utang yang bertambah dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Bahkan secara parameter, itu juga bisa dilihat dari kewajiban pemerintah membayar bunga utang di tahun 2022 sebesar lebih Rp400 triliun. “Kalau digabung antara 2020, 2021, 2022, (sebesar) Rp1.000 triliun” bebernya.
“Sementara APBN kita itu kan kurang lebih Rp2.000 triliun. Ini kondisi anggaran kita,” tambahnya menyayangkan.
Sangat Tidak Tepat
Lantas dengan kondisi keuangan seperti itu, ia menyatakan, kengototan pemerintah memindahkan IKN sangat tidak tepat.
Hal itu juga ia lihat dari sisi tujuan yang ditargetkan pemerintah berkenaan dengan pemindahan IKN yang katanya akan mengubah jawasentris dalam hal ini Jakarta yang sejak 1961 merupakan ibu kota negara menjadi indonesiasentris belum tercapai.
“Jakarta sebagai ibu kota selama 60 tahun, apakah sudah tercapai pemerataannya?” tanyanya.
Ambil misal, sambungnya, angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta ternyata lebih tinggi dari Kaltim. “Mestinya kan kalau ingin memindahkan itu berhasil dulu dong, ingin menularkan gitu kan?” kata Hatta.
Di sisi lain, anggaran yang diperlukan terkait pemindahan IKN pun tidak kecil, sekitar Rp466 triliun. “Bahkan diperkirakan bisa sampai Rp1.000 triliun lebih, membengkak tiga kali lipat,” imbuhnya.
Beratkan APBN
Meski skemanya melibatkan swasta dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha, menurut Hatta, tetap saja memberatkan APBN. “Apalagi kalau sudah membengkak tiga kali lipat,” tukasnya.
Hatta mengatakan, terlepas upaya pemindahan IKN yang sebenarnya secara kebutuhan tidak berkaitan dengan keperluan yang mendesak semisal bisa menyebabkan kematian atau pun orang sakit, beban APBN akan semakin berat.
Sementara, rakyat Indonesia saat ini membutuhkan bantuan dana yang juga tidak sedikit untuk sekadar memperbaiki kondisi ekonomi mereka akibat hantaman pandemi.
Sehingga dengan melihat sisi-sisi tersebut, ia berharap, pemindahan IKN tidak dilakukan. “Tidak ada alasan yang rasional yang kemudian membenarkan IKN ini untuk pindah,” tegasnya.
Maka itu, ia tak heran kalau pemindahan IKN sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi ada kepentingan lain yang mendompleng masuk ke dalam proyek pindah ibu kota tersebut.
Lantas, Hatta menyarankan, lebih baik pemerintah menggunakan dana yang ada untuk membangun pusat-pusat industri. “Tambang-tambang emas yang ada itu, yang memang bisa dikelola oleh negara, langsung saja dikelola oleh negara. tidak perlu swasta,” ucapnya memisalkan.
“Maka independensi Indonesia, negeri ini, juga semakin baik dan keuntungannya juga semakin tinggi tentunya kalau langsung dikelola oleh negara,” pungkasnya.[] Zainul Krian