Mediaumat.news – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai Sekjen LBH Pelita Umat Panca Putra Kurniawan, S.H., M.Si., bukan prioritas di saat rakyat masih merana karena dampak pandemi.

“Jelas ini tidak prioritas, kenapa bernafsu sekali? Postur APBN sudah penuh utang 6 ribuan triliun, sementara rakyat masih merana dengan dampak pandemi,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Ahad (18/04/2021).

Ia menilai, rencana pemindahan IKN ini aneh sekali dan menguntungkan pihak swasta. “Jadi aneh sekali, apa yang mau dikejar dengan ibu kota baru? Skema dana swasta mesti hati-hati. Karena ini aset-aset negara, rakyat yang punya. Apa iya swasta mau kasih dana gratis tanpa embel-embel sesuatu? Kalau dana negara tidak ada, kenapa memaksakan? Toh siapa yang untung nantinya bisa kita lihat siapa yang dapat proyek-proyeknya,” ujarnya.

Menurutnya, secara hukum banyak sekali pekerjaan perundang-undangan untuk memindahkan ibu kota. “Bayangkan besarnya biaya ini. Legislasi UU, sinkronisasi dan revisi UU existing. Belum lagi pengalihan pejabat dan aparaturnya. Luar biasa besar dananya. Sementara, kita lihat rakyat masih kelaparan, kemiskinan, pendidikan yang rendah, akses kesehatan yang mahal dan sulit terjangkau. Kontradiksi jadinya,” tegasnya.

Kalau mau membangun negara, ia menyarankan, agar membangun negara dengan dana sendiri. “Jangan bergantung pada swasta apalagi asing karena utang budi dan jebakan kepentingannya. Akhirnya nanti akan membelenggu kesejahteraan rakyat. Sepertinya negara sudah saatnya harus benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it