Mediaumat.info – Managing Direktor Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan pilpres 2024 merupakan puncak dari semua pelanggaran Jokowi.
“Jadi Jokowi pada saat itu adalah ngetes dan terus menerus melanggar peraturan dan perundangan-undangan. Dan puncaknya adalah saat ini, pilpres 2024. Ketika semuanya sudah dilanggar dan Gibran sudah mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden,” tuturnya dalam ujarnya dalam video Geger! Pakar Hukum Berani Bongkar Rahasia Kotor di MK, Senin (22/4/2024) di kanal YouTube MimbarTube.
Kemudian, lanjutnya, tahap kedua implementasi dari kecurangan yaitu alat sirekap dan bansos. Itu melanggar konstitusi, melanggar undang-undang keuangan negara. Bansos itu diputuskan secara mendadak pada rapat kabinet, rapat terbatas 6 November 2023 ketika Gibran sudah dicalonkan menjadi wakil presiden.
“Melanggar konstitusi pasal 23 karena APBN harus diputus bersama DPR, harus disetujui bersama DPR tetapi dalam rapat kabinet itu, dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan DPR,” imbuhnya.
Menurutnya, mengubah anggaran, mengubah Undang-Undang APBN tahun 2024 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu juga melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Keuangan Negara. Di antaranya pasal 3, pasal 11 dan seterusnya.
Ia menegaskan, penyimpangan APBN termasuk tindak pidana. Itu ada di pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara. “Penyimpangan APBN adalah termasuk tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Merubah tanpa persetujuan DPR artinya penyimpangan terhadap APBN,” bebernya.
Ia menilai, ini adalah episode terakhir bagi Jokowi untuk mengegolkan Gibran menjadi calon wakil presiden di pilpres 2024. “Joko Widodo tidak akan berdiam diri,” tukasnya.
Ia menyeru agar semua elemen masyarakat harus melawan, harus menyampaikan di MK, harus memberi tekanan kepada MK.
Ia juga mengatakan, hak rakyat untuk mengganti pemerintahan tirani. “Apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan kita dan mengganti pemerintahan tirani?” pungkasnya. [] Ajira