Mediaumat.news – Meski tengah ditimpa pandemi Covid-19 yang mengharuskan publik jaga jarak agar tak tertular, Pilkada 2020 tetap saja dilaksanakan. Hal itu diduga Pengamat Sosial Politik Iwan Januar sebagai upaya rezim untuk memuluskan Pilpres 2024.

“Ini menyedihkan. Di tengah angka penularan Covid-19 yang terus naik, pilkada ngotot digelar. Padahal resiko penularan Covid19 amat tinggi. Terbukti sudah banyak calon kepala daerah dan petugas terinfeksi. Ini dimungkinkan untuk memuluskan pilpres berikutnya,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (12/12/2020).

Karena, lanjut Iwan, dengan menguasai daerah maka jadi jalan untuk memenangkan suara. Mengingat karena banyak calon dari partai penguasa ikut pilkada dan dalam quick count terbukti anak dan mantu presiden menang.

Ia juga mengaku, sulit untuk mengukur hasil dari Pilkada 2020 dapat membawa kebaikan bagi daerah. “Dengan kondisi pandemi dan resesi ekonomi, daerah sulit untuk bergerak bila kondisi nasional masih seperti ini. Oleh karena itu, harapan perubahan kondisi daerah lewat pilkada sesuatu yang sulit,” bebernya.

Terkait banyaknya calon tunggal dalam Pilkada 2020, ia mengatakan secara kepartaian ini menunjukkan lemahnya kaderisasi. Secara politis, ini tanda sikap pragmatis banyak partai. Partai-partai itu semua ingin menang, ingin cicipi kue daerah, bukannya justru menciptakan perimbangan kekuatan untuk mengontrol pemerintah daerah, tapi justru ramai-ramai ingin berkuasa. Ini berarti dari DPRD sampai Pemda dikuasai oleh mereka.

“Nah, siapa yang kontrol kekuasaan? Ini jadikan peluang besar munculnya abuse of power,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it