Mediaumat.info – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar mengatakan, baik pemilihan kepala daerah yang dilakukan hanya oleh DPRD maupun Pilkada langsung oleh rakyat, sama-sama bermasalah.

“Pilkada langsung oleh warga maupun dilakukan terbatas oleh DPRD sebenarnya sama-sama bermasalah,” tuturnya kepada media-umat.info, Rabu (18/12/2024).

Menurut Iwan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menjadikan kepala daerah berada dalam satu lingkaran kekuasaan sehingga menghilangkan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. “Bahkan bisa jadi terjadi politik transaksional antara kepala daerah dengan DPRD. Lagi-lagi kepentingan publik terabaikan,” ujarnya.

Sementara pilkada langsung, kata Iwan, memang menelan biaya tinggi. Fakta ini menjadikan pilkada dikuasai bohir-bohir politik yang menguasai para kandidat.

“Seperti kata Mahfud MD, pilkada 92 persen dibayari cukong. Mereka investasikan uang besar untuk para peserta pilkada yang selanjutnya terjadi politik transaksional antara parpol, para kandidat dengan bohir politik,” ungkapnya.

Tapi, menurutnya, begitulah mekanisme demokrasi. “Tak ada tempat bagi rakyat untuk berdaulat. Parpol dan bohir politik yang menguasai panggung politik dan melahirkan berbagai kebijakan,” tegasnya.

Sebelumnya, muncul wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya biayanya terlalu tinggi dan lebih baik dialihkan untuk kepentingan lain semisal irigasi, makan siang dan perbaikan sekolah.

“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat