Mediaumat.news – “No one no country should be left behind,” itulah kalimat pidato Jokowi yang dibaca dengan gagah dalam sidang majelis umum PBB, namun pada faktanya kalimat itu dinilai Pengamat Politik Internasional Budi Mulyana tidak seirama dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah Palestina.

“Indonesia pun seirama dengan negara-negara Barat, merancang solusi two states (dua negara). Akan mengakui Israel bila Israel dapat hidup berdampingan dengan Palestina. Jelas ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah penjajahan Israel terhadap Palestina,” jelasnya kepada Mediaumat.news, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Majelis Umum PBB secara virtual sifatnya normatif saja. Tidak ada gagasan yang real praktis yang dapat mengubah situasi konstelasi global pasca terbentuknya PBB 75 tahun yang lalu, dan tidak sesuai dengan realitasnya.

“Indonesia ingin berperan sebagai bridge builder, namun realitasnya Indonesia masih memposisikan diri secara ‘aman’ dari kepentingan negara-negara besar yang memang memiliki power, merekalah yang ‘mengendalikan’ PBB,” jelas Budi.

Jokowi pun dinilai menyampaikan harapan kosong soal pidatonya untuk reformasi PBB, posisi Indonesia sangatlah lemah dibandingkan negara-negara super power yang menguasai PBB.

“Saya melihatnya sekedar harapan ‘kosong’. Mesti ada ‘belli case’ untuk dapat mengubah konstelasi global, sulit bila berharap kelegowohan negara-negara super power yang menikmati hegemoni global melalui PBB,” pungkas Budi. [] Fatih Solahuddin