Berita:

Tanggal 25 April 2022, para pemimpin enam partai politik yang membentuk Aliansi Nasional yang ada di Turki berkumpul untuk melawan AKP dan aliansi Cumhur yang dipimpin MHP dan bertemu untuk ketiga kalinya di bawah kepemimpinan pemimpin Partai Demokrat Gültekin Uysal. Dalam pernyataan tertulis bersama, mereka mengatakan: “…Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk ‘memperkuat sistem parlementer’ yang akan memulihkan reputasi Parlemen. Kami telah meninjau upaya kami untuk memperdalam dan mempertahankan kerja sama kami melawan rekayasa politik yang ingin dilakukan pemerintah dengan undang-undang pemilu yang baru. Seperti yang telah kami tekankan berkali-kali sebagai pemimpin pencalonan presiden, kami akan menunjuk seorang kandidat yang cinta damai, libertarian, yang telah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, yang merangkul seluruh komponen bangsa kita, yang mengadopsi prinsip-prinsip moralitas politik, dan berprestasi.”

Komentar:

Sejak AKP berkuasa pada tahun 2002, upaya intensif telah dilakukan untuk menghapus Turki dari garis politik Inggris dan menempatkannya di bawah Amerika. Amerika telah memperkuat kehadirannya dalam politik Turki dengan cara yang belum pernah terlihat dalam sejarah Turki. Sebaliknya, Inggris juga menderita kehilangan banyak darah.

Konflik AS-Inggris telah dan terus menunjukkan jati dirinya dalam semua aspek kehidupan, dari mulai politik hingga ekonomi, dari struktur di tentara, universitas, hingga sistem peradilan di bawah pemerintahan AKP, dalam aspek multidimensi. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Inggris terus-menerus kehilangan kekuasaan melawan Amerika Serikat, negara itu bersikeras dalam perjuangannya melawan Amerika Serikat melalui perluasannya dalam politik dalam negeri Turki tanpa bosan.

Dengan dibentuknya “Aliansi Publik” dan “Aliansi Nasional” dalam politik Turki, konflik AS-Inggris juga terlihat jelas di panggung politik dengan garis-garis yang jelas. Menentang AKP yang telah berkuasa selama hampir dua dekade, enam partai politik yang tergabung dalam Aliansi Nasional untuk memenangkan pemilihan Presiden dan parlemen yang akan diadakan pada tahun 2023 masih bersikap akan memenangkan pemilihan presiden, meskipun mereka telah mengerahkan semua kekuatan.

Namun, Erdogan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk tidak kehilangan kekuasaannya, baik dalam hal masa depan pribadinya sendiri maupun dalam hal kepentingan Amerika. Dalam kerangka ini, dia telah secara serius mengganggu rencana Aliansi Nasional dengan mengamandemen undang-undang pemilu dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, Erdogan dan partainya mendesak Aliansi Nasional untuk mengumumkan calon presiden mereka.

Sebaliknya, partai-partai politik yang membentuk Aliansi Nasional memusatkan pikiran dan pekerjaannya, terutama pada titik pemulihan sistem parlementer. Untuk menunjukkan diri mereka sah dan mendapatkan reputasi di mata publik, mereka berusaha menarik perhatian publik dengan sejumlah isu seperti hukum moralitas politik, kejujuran, pemikiran dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Namun, tujuan sebenarnya adalah mewujudkan kepentingan tuan barat mereka, yakni Inggris, daripada peduli pada kepentingan masyarakat.

Terlepas dari semua masalah yang terjadi dalam perekonomian, mereka belum mampu menciptakan aset apa pun yang dapat ditanggapi dengan serius dalam melawan Erdogan. Dari sudut pandang Amerika Serikat, tampaknya Amerika tidak terlalu khawatir dengan masa depan Erdogan dan bahwa Erdogan akan memenangkan pilpres 2023 lagi.

Namun, terlepas dari situasinya, apakah itu Aliansi Publik yang dipimpin oleh Erdogan atau Aliansi Nasional pro-Inggris yang dipimpin oleh partai oposisi utama CHP, siapa pun di antara mereka yang mengambil kursi kekuasaan, putra-putra Umat Islam dalam geografi ini akan tidak mendapatkan keuntungan dari ini, seperti dalam perkembangan yang terjadi selama ini. Karena sistem penghujatan demokratis, yang didasarkan pada hukum non-Islam, adalah sistem yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sama sekali tidak ada hasil untuk kepentingan umat Islam dari solusi dan praktik salah satu dari mereka. Sistim yang diridhoi adalah pembentukan Negara Khilafah Rashidah di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang akan memerintah berdasarkan apa yang diturunkan Allah, yang merupakan kepentingan umat Islam dan sesuai dengan keridhaan Allah.

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir oleh MUHAMMED HANEF YAĞMUR