Persoalan Kabinet Baru, Bukan Hanya Soal Orang Tapi Juga Sistem

Mediaumat.info – Membahas agenda pemerintahan akan datang terutama tantangan dalam pembentukan kabinet baru dan harapan rakyat terkait hal itu, Pemimpin Redaksi Majalah Al-Wa’ie Farid Wadjdi menegaskan, persoalan sebenarnya bukan hanya pada personal tetapi lebih kepada sistem yang diterapkan.

“Ini bukan hanya masalah orang, tapi ini juga masalah sistem,” ujarnya dalam Sorotan Dunia Islam, Rabu (16/10/2024) di Radio Dakta 107.0 MHz FM Bekasi.

Artinya, jelas Farid, selama sistem yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian negeri ini, misalnya, masih menggunakan paradigma ekonomi kapitalis, maka siapa pun rezim yang berkuasa serta kabinet yang dibentuknya bakal tetap menghadapi persoalan serupa dengan era sebelumnya.

“Sebut saja sektor keuangan semisal dalam hal ini, utang pemerintah Indonesia yang terus membengkak dari rezim ke rezim. Tercatat hingga semester I 2024, utang Indonesia telah menyentuh angka lebih dari Rp8 ribu triliun,” bebernya.

Berawal dari dalih untuk memberikan stimulus pada perekonomian, salah satunya, sebut Farid, pemerintah membuat kebijakan defisit anggaran di dalam postur APBN, yakni kebijakan dengan cara membuat pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan negara.

Akhirnya, sebut Farid, untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan pinjaman uang, menaikkan pajak, atau melakukan pengurangan biaya.

“Bertambah celaka, ketika target penerimaan pajak tidak tercapai maka utang akan dilakukan lagi yang menyebabkan makin membengkaknya utang pemerintah,” sebutnya.

Pun demikian dengan makin gemuknya kabinet, di antaranya kementerian agama yang kabarnya akan dibagi menjadi dua. “Kalau sistemnya masih kapitalis liberal, kemudian departemen agama itu didesain untuk (sebagai) departemen yang mengusung pluralisme, modernisme, sekularisme, dan sebagainya, bagaimana kita bisa berharap akan ada perubahan itu,” lontar Farid.

Karenanya, berangkat dari situ, tegas Farid, sistem Islamlah yang seharusnya menjadi alternatif. Sebab Islam berikut khazanah yang luas akan menjadi masukan-masukan bagus untuk negeri ini.

Untuk itu, ia berharap rezim akan datang tak akan memusuhi Islam. Sebab, kata Farid menambahkan, umat Islam sebenarnya adalah pilar penting dari negeri ini. Apalagi, penduduk mayoritas di negeri ini juga umat Islam.

Palestina

Lebih jauh, komitmen Prabowo terkait perjuangan kemerdekaan Palestina. “Kita tidak ingin komitmen itu sebatas komitmen saja, (tetapi) tidak ada tindakan-tindakan yang nyata sebagaimana presiden yang sebelumnya,” ulasnya.

Dilansir dari pemberitaan, Prabowo selaku Menhan, di awal 2024 berkomitmen akan terus mendukung rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan. Ia juga menegaskan Indonesia bakal mengirimkan bantuan logistik bagi korban di Jalur Gaza.

Namun, kata Farid menanggapi lebih lanjut, permasalahan utama Palestina adalah penjajahan itu sendiri. Maka apa pun solusi yang ditawarkan oleh banyak pihak tidak akan mampu menyelesaikan, selama entitas penjajah Yahudi masih bercokol di sana.

Sebutlah solusi dua negara, yang menurut Farid, tak akan mungkin negara Palestina yang pada dasarnya dianggap mengancam eksistensi, bakal dibiarkan oleh entitas penjajah Yahudi.

Maka, sebut Farid, solusi konkret hanyalah dengan jihad fii sabilillah seperti telah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab maupun Sultan Salahuddin al-Ayyubi.

“Tidak ada solusi yang konkret kecuali dengan jihad fii sabilillah dengan dikirimnya pasukan-pasukan Muslim untuk menghentikan kejahatan Yahudi ini,” pungkasnya. [] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat