Perombakan Kabinet di Akhir Jabatan, untuk Kepentingan Kekuasaan atau Rakyat?

Mediaumat.info – Menanggapi perombakan kabinet di masa-masa akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang kurang dua bulan lagi, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan bahwa reshuffle ini lebih kental didasari kepentingan politik kekuasaan dibandingkan untuk kepentingan rakyat.

“Ini menunjukkan bahwa pergantian ini tidak lain didasari lebih kental kepada kepentingan politik kekuasaan rezim yang berlaku dibandingkan untuk kepentingan pelayanan pemerintahan dan rakyat,” ujarnya dalam Bincang Bersama SahabatWahyu: Jokowi Panik, Reshuffle Kabinet demi Muluskan Politik Dinasti? di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Selasa (20/8/2024).

Menurut Wahyudi, dalam mengukur kinerja menteri biasanya akan menggunakan tolok ukur 100 hari kerja. Setelah 100 hari maka akan dinilai apakah programnya jalan atau tidak, berhasil atau tidak. Sedangkan para menteri hasil perombakan ini dilantik pada tanggal 19 Agustus 2024, sementara Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2024 harus lengser.

Jadi, praktis masa kerja para menteri ini hanya dua bulan saja. Sehingga kata Wahyudi, tidak bisa diukur kinerjanya atau bahkan mungkin tidak bisa diharapkan kinerjanya untuk memberikan kontribusi pelayanan pada rakyat.

Wahyudi mempertanyakan, bekerja di pemerintahan hanya dalam waktu dua bulan apa yang bisa dikerjakan. Ibaratnya baru nyusun program, baru bikin rencana dan menyiapkan anggaran, ternyata sudah selesai. Oleh karena itu patut diduga apakah menteri ini akan memberikan kinerja yang baik untuk rakyat atau ada misi lain.

Wahyudi melihat, alasan untuk melakukan penggantian menteri di masa-masa akhir itu tidak ada. Kalaupun darurat harus diganti misalnya ada menteri yang meninggal atau tertangkap karena terlibat kasus hukum sehingga butuh diganti.

Tapi, kata Wahyudi, saat ini kan tidak ada peristiwa-peristiwa darurat tersebut. Dan justru dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada menteri yang sakit atau menteri yang meninggal atau menteri yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena tersangkut hukum.

“Maka yang paling mungkin, pergantian ini adalah misi untuk melanjutkan kekuasaan atau misi kekuasaan atau misi mempertahankan kekuasaan atau misi untuk memuluskan kekuasaan kroni maupun keluarga. Paling itu yang mungkin paling logis,” pungkas Wahyudi. [] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat