Mediaumat.news – Usai penutupan pendaftaran Bacaleg per 17 Juli 2018, PDIP secara resmi menyatakan telah mencalonkan mantan advokat Habib Rizieq Dr. Muhammad Kapitra Ampera, S.H., M.H. sebagai Bacaleg Dapil Riau, sementara yang bersangkutan menyatakan tidak tahu atas pencalonannya tersebut.
“Memperhatikan penjadwalan di atas dan adanya inkonsistensi pernyataan baik pihak PDIP maupun Saudara Kapitra Ampera, maka persoalannya adalah jika memang benar yang bersangkutan telah didaftarkan sebagai Bacaleg, maka dipastikan dirinya sudah melengkapi semua persyaratan sebagai Bacaleg dan sudah terinput dalam Silon KPU sebelum batas waktu berakhir, yakni tanggal 17 Juli 2018, pukul 24.00 WIB,” ujar Ahli Hukum Pidana Aksi Bela Islam 212 Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dalam rilis yang diterima mediaumat.news, Kamis (19/7/2018).
Di sisi lain, lanjut Abdul Chair, apabila yang bersangkutan memang tidak pernah sama sekali menyerahkan dokumen persyaratan, maka dipastikan bahwa dirinya tidak mungkin terdaftar sebagai Bacaleg.
“Jika benar Saudara Kapitra Ampera belum pernah sama sekali menyerahkan dokumen dimaksud, bermakna pernyataan resmi PDIP patut dipertanyakan. Sebaliknya, jika memang benar Saudara Kapitra Ampera telah menyerahkan dokumen aquo, maka pernyataan tentang ketidaktahuannya telah dicalonkan oleh PDIP adalah suatu kebohongan besar yang menyangkut integritas dirinya,” tandas Abdul Chair.
Menurutnya, inkonsistensi pernyataan antara PDIP dengan Kapitra Ampera akan terjawab ketika KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), pada tanggal 21-23 September 2018. Sebelum itu, sulit untuk memastikannya. “Apa yang diberitakan sekarang sebagai bagian ‘manuver atau over’ itu sah-sah saja, bagi saya biasa saja, walaupun terkesan mengandung apa yang seharusnya tidak dikandung!” tegasnya.
Abdul Chair berharap pada saat KPU menetapkan Daftar Calon Tetap DPR RI nama Kapitra Ampera tidak ada.
“Kalaupun ada, semoga bertemu di Senayan sama-sama mengingat perjuangan yang lalu dan bersama-sama pula untuk memperjuangkan apa yang kita dan umat Islam harapkan. Untuk yang tersebut terakhir ini, saya pribadi meragukannya, sungguh sulit terwujud sinergitas, apabila kita berbeda identitas dan kualitas,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo