Mediaumat.id – Pernyataan Mahfud MD yang menyebut “Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek?” dinilai tidak punya visi ke depan.
“Pernyataan Pak Mahfud MD yang respon publik yang ingin membubarkan DPR karena tidak mewakili rakyat justru mewakili juragan atau mewakili bos partai atau mewakili segelintir oligarki ternyata pak Mahfud merespon terlalu jauh. Saya lihat itu bahwa dia ingin menegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik hidup bernegara dengan punya DPR walaupun jelek. Saya pikir ini pernyataan pejabat yang tidak punya visi ke depan,” tutur Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky kepada Mediaumat.id, Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, ini sebenarnya tanggung jawab Mahfud MD sebagai Menko polhukam juga yang merupakan bagian dari rezim Jokowi. “Ini memberikan gambaran bahwa kinerja DPR buruk. Kinerja pemerintah juga sangat buruk. Bahkan DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru menjadi wakil dari bosnya atau juragannya ketua partai. Ini tidak lepas dari kinerja pemerintahan yang buruk,” ungkapnya.
Wahyudi mengatakan, kalau ada tuntutan masyarakat seperti ingin membubarkan DPR dan seterusnya, menurutnya, harus direspon dengan positif. “Tidak dengan cara justru membela diri. Saya pikir ini adalah alarm yang baik. Seharusnya dia memberi respon positif dan melakukan perubahan di dalam secara cepat. Baik dari DPR nya, baik dari posisi dia, semua harus dilakukan perubahan dengan baik,” ungkapnya.
Kalau dibilang mending punya DPR, mending punya parpol walaupun jelek, menurut Wahyudi, ini bukan mending, seharusnya cara berpikir orang yang rasional itu diperbaiki atau seharusnya lebih baik punya DPR yang baik dan punya parpol yang baik. “Jadi jangan memberikan alternatif. Apalagi sebagai penguasa, sebagai pejabat yang harusnya melakukan perubahan. Saya pikir ini tidak lepas dari tanggung jawab beliau dan rezim Jokowi ini untuk memperbaiki kinerja parpol dan kinerja DPR,” jelasnya.
Nah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, lanjutnya, maka harus diadakan perubahan secara total. “Bisa saja anggota DPR di closed semua. Kemudian dibikin pemilihan cepat atau diisi dengan penunjukan dan seterusnya. Saya pikir itu banyak banyak pola yang bisa disepakati dan bisa dilakukan jika memang diperlukan,” sarannya.
Wahyudi menilai ini justru melegitimasi keburukan parpol dan keburukan DPR dengan membandingkan sesuatu yang tidak sebanding dengan mengatakan lebih baik daripada tidak ada. “Saya pikir ini juga tidak tepat. Lebih baik ada dengan baik daripada tidak ada tapi buruk. Itu harusnya demikian. Inilah saya lihat rezim Jokowi semakin irasional dalam merespon berbagai aspirasi dari publik yang sebenarnya ingin memperbaiki dan ingin lebih baik ternyata direspon dengan lebih negatif,” sesalnya.
Menurutnya, semua sistem pemerintahan punya lebih dan kurangnya. Ada sistem kerajaan, ada sistem demokrasi atau Republik, ada sistem teokrasi, ada juga sistem Islam dengan sistem Khilafahnya ada plus minusnya. “Dan untuk meraih kesejahteraan dan fungsi-fungsi pemerintahan. Saya pikir semua punya lebih kurangnya. Jadi memang kalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik ada pemimpin zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali, itu memang banyak teori menyatakan demikian. Tetapi yang dipahami tentu kita berharapnya ada pemimpin baik daripada ada pemimpin buruk atau tidak ada sama sekali,” bebernya.
“Oleh karena kalau ada pemimpin yang buruk, maka kita harus melakukan koreksi, melakukan nasihat, melakukan dorongan dan desakan supaya menjadi baik,” imbuhnya.
Menurutnya, ini logika yang seharusnya lebih baik dibangun bukan malah memberikan legalisasi. Dan terus mencari sistem alternatif yang lebih baik daripada sistem demokrasi dengan biaya politik yang begitu mahal, tetapi wakil rakyatnya tidak memberikan gambaran menjadi wakil dari rakyat justru menjadi wakil dari Ketum partai, yaitu wakil dari oligarki.
Menurut Wahyudi, ini seharusnya dilakukan perubahan secara total, berubah menjadi secara radikal, sehingga kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik atau good goverment. “Jadi, saya pikir ini banyak alternatif selain sistem demokrasi yang begitu mahal tentu bisa memperbaiki dan tentu yang menjadi visi sebuah pemerintah itu adalah mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai sistem yang ada,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it