Mediaumat.info – Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata yang meminta agar masyarakat jangan terlalu berharap kepada KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini dikarenakan kunci pemberantasan korupsi itu ada di presiden yakni political will (kemauan politik) dari kepala negara, dinilai memprihatinkan.
“Pernyataan Alex Marwata ini memprihatinkan,” ujar Direktur Siyasah Institute Iwan Januar kepada media-umat.info, Selasa (10/9/2024).
Hal itu, kata Iwan, bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, KPK sekarang mengalami decoy atau pembusukan di internal.
Iwan mengatakan, telah terjadi sejumlah kasus pelanggaran oleh para petinggi KPK, di antaranya: Lily Pintauli, Firli Bahuri, dan teranyar oleh Nurul Ghufron. Ditambah lagi kasus pungli terhadap tahanan yang melibatkan uang miliaran rupiah dan kasus sejumlah pegawai KPK yang terlibat judi online (judol).
Selain itu, Iwan menilai, Dewan Pengawas KPK tidak pernah memberikan sanksi berat pada para pelaku, terutama pada para petingginya.
Ia mencontohkan, Nurul Ghufron yang hanya kena sanksi potongan gaji 20 persen. Padahal seharusnya sanksi yang dijatuhkan lebih berat mengingat Nurul Ghufron adalah pejabat lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi.
“Ini menandakan KPK sendiri sudah tidak sanggup bertindak tegas membersihkan lembaganya dari anasir koruptor,” ucap Iwan.
Kedua, presiden justru menjadi faktor pelemah KPK. Iwan menyebut, pelemahan KPK itu mulai dari diamnya presiden terhadap revisi UU KPK yang membuat lembaga antirasuah itu impoten. Belum lagi pernyataan sejumlah menteri yang keberatan dengan OTT yang dilakukan KPK.
Ia mengungkapkan, Jokowi cenderung diam dan berdalih bahwa legislatif adalah pelaku revisi UU KPK. Secara tupoksi memang begitu, tapi harusnya sebagai kepala negara, Jokowi bila memang serius ingin memberantas korupsi, maka harus melakukan perlawanan pada DPR. Apalagi lembaga itu dikuasai oleh koalisi partai pendukungnya.
“Heran bila presiden malah lempar batu sembunyi tangan. Lemparkan semua kesalahan pada DPR,” tuturnya.
Terakhir, kata Iwan, rakyat juga melihat dengan mata telanjang justru presiden dan keluarganya terang-terangan memperagakan praktek gratifikasi. Misalnya, Kaesang dan keluarganya, lalu Bobby Nasution yang menggunakan jet milik orang lain untuk berlibur yang seharusnya presiden meminta KPK menyelidiki dugaan gratifikasi tersebut.
“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam keluarga pejabat, terutama kepala negara. Tapi kalau Jokowi sampai hari ini juga masih diam saja, itu kenyataan bahwa terjadi upaya besar-besaran membunuh spirit perang melawan korupsi,” pungkas Iwan. [] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat