Permintaan Maaf Presiden Harus Diikuti Perbaikan atau Pertobatan

 Permintaan Maaf Presiden Harus Diikuti Perbaikan atau Pertobatan

Mediaumat.info –Menyoroti ucapan permohonan maaf presiden atas kepemimpinannya yang sebentar lagi berakhir, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan harusnya permintaan maaf tersebut diiringi dengan tindakan-tindakan perbaikan atau pertobatan.

“Jadi ini perlu kita ukur lagi, jadi kalau sudah minta maaf kita uji lagi benar enggak permintaan maaf itu? Diikuti dengan tindakan-tindakan yang perbaikan ataupun pertobatan begitu,” ujarnya dalam Kabar Petang: Bung Roky Tanggapi Permintaan Maaf Presiden Jokowi, Sabtu (10/8/2024) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurutnya, permintaan maaf itu bisa berbagai level. “Jadi kalau seorang pemimpin dia keliru dalam memutuskan yang sifatnya basic, berarti kan permintaan maaf kepada orang tertentu misalnya membuat keputusan salah, mengangkat atau memecat orang padahal ternyata orangnya tidak bersalah, itu kan berarti dia harus minta maaf kepada orang yang dipecat kemudian ditindaklanjuti dengan mengangkat kembali orang yang dipecat,” jelasnya.

Atau, lanjutnya, minta maaf atas keputusannya dan itu harus segera diperbaiki. “Misalnya juga dia membubarkan ormas, misalnya, mencabut badan hukum perkumpulan (BHP) ormas, mengeluarkan perpu yang ternyata itu juga keliru maka dia tidak cukup sekedar meminta maaf, tetapi dia juga harus memperbaiki keputusannya.

“Misalnya, dulu mencabut BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau membuat Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT)-nya dan seterusnya itu harus diperbaiki,” bebernya.

Adapun diperbaikinya, sambung Wahyudi, kalau dia (presiden) tahu bahwa dia harus minta maaf maka keputusan yang kemarin itu harus dianulir kembali atau diperbaiki. “Jadi kalau itu tidak dilakukan maka maafnya palsu atau maafnya tidak serius gitu atau hanya formalitas,” ungkapnya.

Adapun, sambung Wahyudi, kalau kesalahannya, kekeliruannya atau kebijakannya itu menzalimi banyak orang, maka dia (presiden) harus minta maaf kepada publik seluruhnya yang terkena dampak tersebut, dan hal itu efeknya bukan hanya di dunia ini kalau ada yang tidak memaafkan maka urusannya sampai di akhirat itu risikonya.

“Jadi, pemimpin itu, dia bisa mendapat banyak pahala, banyak kebaikan, kalau dia berbuat baik untuk banyak orang, tetapi dia juga bisa menimbulkan kejahatan gara-gara membuat kezaliman dengan mengambil sebuah keputusan yang bisa menyusahkan banyak orang,” tuturnya.

Namun, bebernya, yang agak berat itu adalah kesalahan kepada Allah SWT, karena terkait dengan kebijakan yang bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah perintahkan atau ada larangan-larangan yang dia langgar sedangkan Allah melarang itu.

“Misalnya, Allah melarang perjudian, Allah melarang minuman keras,nah dia izinkan minuman keras itu pelanggaran. Nah, ini berarti dia harus minta maaf atau bertobat kepada Allah SWT sekaligus mencabut perizinan tersebut. Nah, kita uji itu misalnya perjudian juga itu kita uji, apakah dia langsung menindak tegas mencabut seluruh izin-izin miras dan seterusnya atau dia menutup semua pintu-pintu judi online digrebek semua ini, kita lihat tuh kalau tidak berarti permohonan maafnya ke publik palsu,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *