PEPS: Pemberian Bansos Melanggar UU Kesejahteraan Sosial

Mediaumat.info – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pemberian bantuan sosial beras (sebelumnya dinamakan bantuan sosial pangan) yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan dilaksanakan atau disalurkan oleh Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) melanggar Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.

“Dalam penyaluran bantuan sosial pangan (beras) ini, Bapanas dan Bulog secara nyata melanggar UU tentang Kesejahteraan Sosial. Karena, pelaksanaan pemberian bantuan sosial pangan (beras) merupakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial,” tuturnya kepada Media-umat.info, Rabu (17/4/2024).

Maka, jelas Anthony, Bapanas dan Bulog juga dapat didakwa penyimpangan kebijakan APBN dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Ia menyebut tiga alasannya. Pertama, bantuan (sosial) langsung dalam bentuk pangan maupun tunai merupakan bagian dari bantuan sosial, yang pada gilirannya merupakan bagian dari perlindungan sosial, seperti diatur di Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kedua, penyelenggaraan perlindungan sosial diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 (PP 39/2012) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Ia pun menyebutkan, Bab V tentang Perlindungan Sosial, Pasal 28 sampai Pasal 36, menyatakan, bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan sosial: Pasal 28 ayat (3) huruf a. Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung (bantuan langsung): Pasal 29 ayat (2) huruf a. Jenis Bantuan (Sosial) Langsung dapat berupa antara lain sandang, pangan, dan papan: Pasal 30 huruf a, atau uang tunai: Pasal 30 huruf e.

Ketiga, menurut Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Perlindungan Sosial merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Sosial.

“Pasal 4 berbunyi Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 5 berbunyi ‘dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud’,” ungkapnya.

Dalam Pasal 4, terangnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kedua pasal ini, kata Anthony, menegaskan bahwa Kementerian Sosial juga mengemban fungsi sebagai pelaksana kebijakan perlindungan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial pangan (beras).

“Untuk itu, Kementerian Sosial dilengkapi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,” jelasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ia menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial pangan (beras) maupun bantuan (sosial) langsung tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, yang merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial.

“Artinya, Bapanas dan Bulog tidak berwenang melaksanakan atau menyalurkan bantuan sosial pangan (beras),” tandasnya.

Melanggar UU Pangan

Anthony mengatakan, selain melanggar UU Kesejahteraan Sosial, penyaluran bantuan sosial juga melanggar UU Pangan.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan perintah Bab XII, Pasal 126 sampai Pasal 129, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan.

“Sekali lagi, menangani bidang pangan, bukan bidang sosial, atau bantuan sosial,” tegas Anthony.

Pasal 126 berbunyi, tugas lembaga pemerintah di bidang pangan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

“Pasal 127 menegaskan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan,” ujar Anthony.

Pasal 128 mengatur wewenang lembaga pemerintah bidang pangan tersebut yaitu antara lain dapat mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Artinya, Pasal 128 menegaskan lembaga pemerintah bidang pangan (yang kemudian bernama Badan Pangan Nasional) tidak bisa menugaskan Bulog untuk melaksanakan atau menyalurkan bantuan sosial pangan,” terangnya.

Pasal 129 kemudian memberi payung hukum pembentukan lembaga pemerintah bidang pangan melalui peraturan presiden, dan lahirlah Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau Bapanas.

“Dalam butir menimbang huruf a Perpres 66/2021 secara eksplisit menyebut: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan,” bebernya.

Oleh karena itu, katanya, tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional wajib taat pada ketentuan UU tentang Pangan khususnya Pasal 126 sampai Pasal 128.

“Dalam hal ini, penyaluran bantuan pangan oleh Badan Pangan Nasional melanggar UU tentang Pangan dan juga melanggar UU tentang Kesejahteraan Sosial,” tandasnya.

Dengan demikian, menurutnya, perpanjangan Bantuan Sosial dengan alasan El Nino, yang diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo, tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan UU, disalurkan melalui Bapanas dan Bulog, beserta Presiden, Menteri Zulkifli Hasan dan Menko Airlangga Hartarto, secara nyata melanggar Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU APBN, UU Kesejahteraan Sosial, UU Pangan.

“Apakah sejumlah pelanggaran berat tersebut akan dibiarkan terjadi tanpa ada konsekuensi hukum, dan menandakan Indonesia menjadi negara tirani, atau ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan perintah Pasal 1 ayat (3) UUD, bahwa Indonesia adalah negara hukum?” sindirnya.

Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat benar-benar menjaga konstitusi Indonesia, dan memutus perkara seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. [] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat