Mediaumat.id – Kegaduhan atas kritikan Akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo yang menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik, dinilai Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan karena adanya undang-undang yang bermasalah.

“Kegaduhan muncul karena adanya UU yang bermasalah, bukan karena adanya pembelaan Rocky Gerung kepada nasib ratusan juta rakyat Indonesia yang di atas kertas akan semakin miskin,” ujarnya dalam rilis yang diterima Mediaumat.id, Ahad (6/8/2023).

Menurut Anthony, masyarakat seharusnya menggugat akar masalah ini, bukan justru mempersekusi Rocky Gerung. Sebab akar masalah dari semua kegaduhan ini ada di pemerintah, dalam hal ini presiden dan DPR yang telah menetapkan UU yang dirasakan sewenang-wenang. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja.

Anthony mengungkapkan, bukan saja substansi UU Omnibus Cipta Kerja tersebut membuat masyarakat kelompok bawah bertambah menderita, tetapi cara pembuatan undang-undang tersebut juga melanggar konstitusi, dan terbukti sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat) oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kata Anthony, UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat) tersebut diundangkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, dan kemudian disahkan oleh DPR, dengan melanggar ketentuan konstitusi pula. Sebab pasal 22 ayat (2) UUD menyatakan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Dalam hal ini, tidak terjadi. DPR baru menyetujui Perppu Cipta Kerja pada persidangan berikutnya lagi.

Anthony memandang, kalau Presiden Jokowi dan DPR tidak mengeluarkan UU yang begitu sewenang-wenang, maka dapat dipastikan tidak akan ada protes dan demo, serta tidak ada kritik tajam dari Rocky Gerung.

Menurutnya, publik harus paham, kritik yang disampaikan masyarakat kepada pejabat, termasuk presiden, pasti akibat dari kebijakan yang merugikan masyarakat luas, bahkan bisa membuat rakyat semakin miskin.

“Kalau Jokowi bukan presiden, Rocky Gerung dan masyarakat lainnya pasti tidak akan mau mengkritiknya. Kalau hari ini Jokowi tidak lagi menjabat presiden, pasti tidak akan ada kritik kepadanya. Seperti yang sekarang dialami oleh mantan presiden SBY dan Megawati, keduanya sudah terbebas dari kritik sebagai pejabat publik,” pungkas Anthony.[] Agung Sumartono