Mediaumat.news – Adanya dugaan penyidik kepolisian di KPK yang meminta uang dengan nominal hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial agar menghentikan kasusnya dinilai semakin menunjukkan keroposnya lembaga anti rasuah tersebut.

“Ini menambah daftar keroposnya KPK sebagai lembaga anti rasuah,” tutur Pengamat Sosial Politik Iwan Januar kepada Mediaumat.news, Kamis (22/4/2021).

Iwan mengatakan, penyidik KPK semestinya menjadi individu yang bersih dan terdepan dalam pemberantasan korupsi. “Justru malah jadi pelaku pemerasan pejabat. Prihatin,” ujarnya.

Menurutnya, kasus ini bukan kali pertama bahkan justru sering kali terjadi. “Sebelumnya pimpinan KPK Firli terlibat pelanggaran kode etik karena memakai fasilitas milik swasta. Meski ini hanya persoalan kode etik, tapi tak elok rasanya ia tidak mundur. Ada juga pegawai KPK yang mencuri barang bukti emas hampir 2 kg. KPK itu power-nya pada integritas, bila integritasnya tercoreng apalagi yang diharapkan dari KPK?” ungkapnya.

Ia menilai KPK juga kurang gesit dalam menangani kasus Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung. Juga lamban dalam kasus Harun Masiku.

Ia mengkhawatirkan soal mental aparat secara umum. Menurutnya, kepolisian terus mendapat sorotan publik karena banyaknya kasus pelanggaran mulai indisipliner sampai kriminalitas seperti kekerasan dan narkoba.

“Sulit rasanya bila KPK mau bersih, namun di sisi lain institusi kepolisian yang menyediakan tenaga penyidik justru masih bermasalah,” ujarnya.

Menurutnya, ini memang persoalan sistemik. “Bukan lagi masalah KPK dan kepolisian, tapi tatanan hukum yang bermasalah sehingga lahirkan aparat bermasalah,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it