Mediaumat.info – Pengamat Kebijakan Publik Dr. Ryan meragukan pembentukan Pansus Hak Angket Haji yang disepakati DPR dalam Rapat Paripurna pada 9 Juli 2024 lalu bisa menyelesaikan persoalan sengkarut haji.
“Terkait pansus ini saya terus terang meragukan akan bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi faktanya, apalagi menyelesaikan akar masalahnya yaitu karut-marut terkait dengan haji ini,” ujarnya dalam Kabar Petang: Pansus Haji ‘Masuk Angin’? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (22/7/2024).
Pembentukan pansus ini, menurutnya, kental dengan kepentingan politik, karena karut-marut persoalan haji sudah terjadi sejak tahun sebelumnya, tetapi tidak muncul Pansus.
“Ada banyak keluhan di tahun 2024 ini, mulai dari masalah korupsi, pengalihan kuota, masalah menejemen, transportasi, pemondokan, penerbangan, membludaknya jemaah haji yang tidak menggunakan visa haji resmi, tidak akan cukup diselesaikan di Pansus ini,” ulasnya.
Selain itu, ucapnya, pada satu Oktober 2024 anggota dewan yang baru akan dilantik, dan anggota dewan yang baru belum tentu keinginannya sama dengan anggota dewan yang lama.
“Dari sini saya melihat bahwa pansus ini sebenarnya hanya semacam kesibukan yang diupayakan di akhir jabatan,” imbuhnya.
Menurutnya, kerja pansus ini juga akan menimbulkan pertanyaan apakah hasilnya akan ditindaklanjuti oleh eksekutif atau tidak, mengingat waktu pelantikan eksekutif baru tinggal beberapa bulan lagi.
“Pihak eksekutif yang akan diberi rekomendasi dari hasil pansus ini apakah juga efektif? Karena presiden baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024,” tanyanya.
Ia lalu berkesimpulan, secara umum pansus ini lebih terasa nuansa politisnya daripada menyelesaikan masalah yang mendasar di tengah injury time yang sangat tidak leluasa.
Pansos
Ryan berharap pansus ini tidak menjadi ‘pansos’ bagi pihak-pihak yang berkepentingan, artinya hanya sekadar menjadi panggung bagi mereka agar bisa manggung lagi di periode berikutnya.
“Kita tidak ingin itu terjadi, makanya yang kita dorong adalah jangan sampai pansus ini bekerja hanya sekadar mengakomodir kepentingan-kepentingan partai, bahkan perorangan. Seharusnya pansus ini kalau mau diarahkan secara sungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah haji sehingga tidak ada antrean sampai 97 tahun,” harapnya.
Ia menambahkan, masalah keuangan yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang jumlahnya mencapai 160 triliun juga bermasalah.
“Jangan sampai dana ini tidak efektif dan hanya memberi manfaat segelintir orang saja,” tandasnya.
Terakhir ia mengingatkan, “Tugas masyarakat sekarang adalah terus mengawasi dan mengingatkan DPR maupun pemerintah agar waktu yang tinggal dua bulan ini menjadi momen untuk melakukan perubahan mendasar melalui pansus ini,” tutupnya. [] Irianti Aminatun
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat