Mediaumat.id – Terkait pernyataan warganet menyatakan pemerintah tega, tidak peka dan minim empati terhadap derita rakyat ketika harga beras naik Mendagri Tito Karnavian malah menyatakan ganti saja dengan ubi hingga sorgum, Pengamat Kebijakan Publik Rif’an Wahyudi mengatakan selama ini memang penguasa selalu abai terhadap kepentingan masyarakat termasuk mengenai hajat hidup orang banyak.
“Selama ini memang pemerintah dalam hal ini penguasa memang selalu abai terhadap kepentingan masyarakat termasuk apalagi mengenai hajat hidup orang banyak yang itu berkaitan dengan masalah perut. Ini adalah kebutuhan pokok,” tuturnya dalam Kabar Petang: Ajak Tinggalkan Beras, Pemerintah Nggak Peka? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (7/10/2023).
Menurut Rif’an, beras adalah kebutuhan pokok, di antara kebutuhan pokok yang lain untuk nutrisi, makanan itu biasanya sangat sensitif.
“Hal tersebut kemudian diabaikan termasuk dengan kebijakannya adalah ada kebijakan impor beras dari Cina satu juta ton tapi kemudian sebagai pembelaan yang bersifat menyelesaikan masalahnya dengan jawaban-jawaban yang menenangkan kepada masyarakat tetapi justru pengalihan kemudian alasan yang irasional,” ulasnya.
Menurutnya, yang dikatakan Tito itu memang benar rendah karbo sehingga tentu tidak memicu diabetes tapi konteksnya adalah bukan itu.
Pernyataan Tito tersebut, jelas Rif’an, seolah-olah umpan kepada kebijakan pemerintah yaitu pembelaan dan melupakan problem pokok yaitu ketidakmampuan negara dalam hal ini untuk sekadar mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah sebelumnya. Terutama ketika zamannya Orde Baru, sudah mengalami swasembada beras sekarang ada kemunduran sampai impor.
“Ada fenomena global dalam perubahan iklim sehingga ada el nino yang dikambinghitamkan, kasihan el nino ini dikambing hitam,” ujarnya.
Seharusnya, jelas Rif’an, manusia memiliki akal apalagi kalau dia ada kepedulian kepada rakyatnya dalam melakukan ri’ayah (pengurusan), melakukan service (layanan) terutama yang berkaitan dengan yang sangat penting yaitu kebutuhan pokok.
“Khususnya adalah makanan pokok, karena beras sebagian orang Indonesia dan beberapa negara seperti Jepang, Cina sebagian itu sebagai makanan pokok sehingga jangan main-main termasuk kebijakan impor itu bisa berakibat kepada tergadaikannya kedaulatan pangan negeri ini,” tegasnya.
Solusinya
Menurut Rif’an, solusi dari masalah pangan, bagaimana untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Sebagai Muslim dan sebagai bagian penduduk Muslim terbesar di dunia dengan karunia dari Allah SWT dan modal dasar berupa kesuburan tanah, musim yang hanya dua musim yang itu bisa dua kali bercocok tanam, supaya nanti menghadap kepada Allah dapat mempertanggungjawabkan, Rif’an menyebutkan haruslah kembali kepada syariat Islam.
Termasuk, jelasnya, menerapkan syariat Islam terkait tata kelola pertanian. Sehingga kepedulian kepada rakyat tentu sangat ditekankan karena merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin untuk selalu melakukan ri’ayah termasuk ri’ayah dalam hal pertanian karena kewajiban dari para penguasa dan pemimpin itulah yang nanti berkewajiban sampai pada tingkat kesejahteraan individu.
Sehingga bukan hanya berdasarkan perkapita income ini komunal, gross domestik bruto, tetapi juga harus memastikan bahwa orang per orang itu mendapatkan pangan, tidak boleh ada yang kelaparan.
” Karena itu berjalan berkelindang bukan hanya mengambil sebagian kemudian mencampakkan sebagian tapi menerapkan sistem Islam secara kaffah,” tegasnya.
Maka, lanjutnya, keberkahan itu akan diberikan tercurah dari langit dan dari bumi.
Ia mengingatkan, dengan penerapan Islam secara kaffah, buahnya bukan sekadar kesejahteraan dan kemakmuran di dunia. “Tapi juga di akhirat, itu luar biasa,” pungkasnya.[] Muhammad Nur