Pengamat: KKB Papua Sarat Motif Politik
Mediaumat.id – Pernyataan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hanya sekelompok orang yang memanfaatkan dana desa untuk mencari makan tanpa kegiatan politik yang berarti ditanggapi begini oleh Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana.
“Secara faktual KKB terlihat seperti kriminal biasa yang mencari makan. Namun dari eksistensinya, pastinya sarat dengan motif politik,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Sabtu (28/5/2023).
Menurutnya, penggunaan simbol Papua merdeka berikut keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia mengindikasikan adanya kepentingan politik di sana.
Pun dikarenakan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan separatisme secara masif, sambung Budi, tindakan teror kerap mereka lakukan.
“Bahwa aktivitasnya melakukan tindakan teror dan kriminal di tengah masyakarat, itu adalah tindakan real dari motif politik mereka,” tambahnya.
Meski demikian, ia meyakini bahwa secara teknis, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mampu membasminya. Apalagi dilihat dari segi personel serta alutsista yang cukup memadai.
Hanya, kata Budi menambahkan, tinggal masalah kebijakan dari TNI sendiri. “Apakah mau mengerahkan semua potensi yang ada? Belum lagi masalah mobilitas personel dan alokasi anggaran,” terangnya sekali lagi.
Dengan kata lain, hal ini memang berpulang pada kebijakan pemerintah secara umum dan dukungan antar sektor dalam hal ini kementerian.
Sebab, menurutnya lagi, persoalan Papua tak bisa dipandang sekadar persoalan keamanan belaka. Lebih dari itu, persoalan menyeluruh tentang cara menyelesaikan proses intergrasi secara damai, dengan cara penanaman visi dan misi bernegara yang sama, misalnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menyebut aktivitas politik KKB di Papua tidaklah berarti.
“Mereka kan kriminal sebenarnya. Hanya cari makan sebetulnya. Saya jamin kegiatan politik mereka juga terbatas, pihak luar juga tidak merespons. Nah, sekarang mereka mulai belajar mencari respons dari luar. Salah satunya dengan penyanderaan,” kata Dudung, Senin (15/5) di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta Pusat.
Butuh Ketegasan
Di sisi lain, terkait pernyataan tentang ketidakmampuan TNI membasmi KKB di Papua karena alasan demografi dan geografi sebagaimana diklaim Kasad Dudung, Budi sedikit membenarkan.
“Benar bahwa secara demografi dan geografi, Papua memiliki karakteristik yang khusus yang perlu penanganan khusus pula,” paparnya.
Lebih-lebih membahas seputar penguasaan teritorial. “Faktor kebijakan politik pemerintahan yang tidak komprehensif, kerja sama antar kementerian, terlebih juga adanya tekanan dan kepentingan dunia internasonal menjadikan problem Papua seolah berlarut-larut,” ulasnya.
Untuk itu, kata Budi, harus ada ketegasan dan kemandirian untuk menyelesaikan masalah Papua.
Di antaranya, melepaskan kepentingan asing melalui pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan materi dari eksploitasi alam Papua. Dengan demikian, TNI bakal memiliki keleluasaan dalam penjaminan keamanan di sana.
“Terlebih bila proses integrasinya pun bisa diselesaikan dengan visi misi bernegara yang sejalan dengan masyarakat Papua,” pungkasnya.[] Zainul Krian
