Mediaumat.id – Menyoroti berbagai kasus yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan terhadap anak, jumlah orang miskin semakin meningkat, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, Pengamat Kebijakan Publik Ainul Mizan menilai Indonesia darurat ekonomi dan politik.
“Realitas di tengah-tengah kehidupan bernegara kita menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memang darurat dari sisi ekonomi, juga darurat dari sisi politik,” tuturnya di Kabar Petang: Hidup Rakyat Makin Berat Penguasa Wajib Bertanggung Jawab, Jumat (6/10/2023) melalui kanal YouTube Khilafah News.
Ia lalu menyebut tiga contoh tentang kondisi darurat ekonomi dan politik itu. Pertama, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun.
Bentuk-bentuk kekerasan itu, lanjutnya, meliputi kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi.
“Meski digaungkan sekolah ramah anak tetapi itu sama sekali tidak menurunkan jumlah angka kekerasan terhadap anak,” imbuhnya.
Kedua, kebijakan ekonominya mengadopsi konsep yang keliru dalam hal kepemilikan, pengembangan harta, dan distribusi harta di tengah masyarakat.
“Tidak ada pembagian kepemilikan, menjadikan harta yang seharusnya milik umum seperti sumber daya alam yang melimpah, atau harta milik negara seperti BUMN itu bisa dimiliki individu,” jelasnya.
Konsep pengembangan hartanya pun, lanjutnya, tidak mengacu pada halal haram tetapi semata mengejar keuntungan. Akibatnya harta milik umum yang haram dimiliki oleh individu, dikuasai oleh swasta maupun individu.
Ketiga, faktor distribusi atau penyaluran harta tidak merata dan terjadi banyak ketimpangan.
Ketidakbenaran dalam pengelolaan tiga hal di atas, jelasnya, menyebabkan angka kemiskinan mencapai 40% dari total jumlah penduduk di Indonesia.
“Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 % kekayaan alam Indonesia. Jadi tidak mencerminkan adanya kemakmuran,” bebernya.
Kebijakan Politik
Ainul kecewa, dengan kebijakan politik negeri ini. Di tengah masih banyaknya rakyat miskin pemerintah justru mengutamakan proyek infrastruktur yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan seperti proyek IKN atau proyek kereta cepat.
“Di samping itu, ada kebijakan e-commerce menyebabkan produsen luar negeri bisa langsung berhubungan dengan konsumen domestik tanpa ada pajak sama sekali. Ini bisa mematikan UMKM dalam negeri,” ulasnya.
Menurut Ainul, seharusnya pemerintah membatalkan proyek-proyek yang tidak secara langsung berkorelasi dalam meningkatkan kesejahteraan, bukan malah menguras APBN untuk proyek tersebut.
“Seharusnya negara punya kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat bisa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dengan baik,” harapnya.
Dalam pandangan Ainul, masalah-masalah di atas merupakan dampak dari penerapan ideologi kapitalis.
“Oleh karena itu umat harus segera sadar untuk mengakhiri penerapan ideologi kapitalisme dan menerapkan kembali konsepsi Islam dalam mengatur kesejahteraan,” tukasnya.
Islam, sambungnya, memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok melalui tiga hal. Pertama, individu laki-laki di dalam Islam diberikan perintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup orang-orang yang ditanggungnya yang hukumnya wajib.
Kedua, masyarakat di dalam sistem Islam bukan masyarakat yang egois, bukan masyarakat yang cuek, tapi masyarakat yang peduli. Mereka akan peduli dengan kesusahan tetangga kanan, kiri, depan, belakangnya,” imbuhnya.
Ketiga, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, dan kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir tentang rakyatnya.
“Tidak ada keraguan ketika Islam diterapkan dalam institusi yang disebut khilafah maka khalifah akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat baik yang primer maupun sekunder. Jadi solusi terbaik dari semua masalah ini adalah kembali kepada Islam secara paripurna,” pungkasnya.[] Irianti Aminarun