Pengamat: Demokrasi, Produk Kebohongan Terbesar AS

Mediaumat.id – Pengamat Politik Internasional Umar Syarifudin menyebut produk demokrasi sebagai kebohongan terbesar AS yang dipasarkan ke seluruh dunia.

“Ada banyak kebohongan AS. Kebohongan terbesar AS adalah produk demokrasi yang dipasarkannya ke seluruh dunia,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Selasa (20/6/2023)

Karena, jelas Umar, hanya menghasilkan pemerintahan korporasi, bukan pemerintahan yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Ketika para politikus dan para pengusaha bekerja sama berebut jabatan dan kekuasaan, bisa dikatakan para politikus adalah pengelola bisnis ‘demokrasi’ sedangkan para pengusaha adalah para pemilik modalnya, lalu terjadilah politik balik modal, akhirnya korupsi merajalela demi bayar ongkos utang kampanye.

Menurutnya, demokrasi liberal yang diterapkan AS menyuburkan terpilihnya pemimpin otoriter, juga penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, serta penindasan total atas oposisi. Tidak hanya terjadi di AS, tapi juga sedang terjadi di seluruh dunia.

“Mencermati semua ini, masyarakat pada umumnya semestinya sadar bahwa demokrasi yang dipasarkan AS sebagai wadah pelaksana ideologi kapitalisme, dengan landasan sekularismenya, memang akan selalu berusaha menambal sulam borok kebohongan AS sehingga tetap terlihat bagus dan mulus,” ungkapnya.

Umar melihat demokrasi telah menipu masyarakat AS melalui pemilu dan pemilu. Seolah jika sudah melangsungkan pemilu, suatu negara akan dianggap hebat, adil, dan demokratis. Pada faktanya, sisi bahaya demokrasi sejatinya terletak pada penerapan aturan sekuler dan liberal sebagai bukti pembuatan aturan kehidupan.

“Pemerintahan Barat yang konon demokratis itu menimbulkan berbagai krisis, bencana, dan penghisapan terhadap bangsa-bangsa yang mereka jajah. Mereka mencuri SDA di negeri tersebut, memiskinkan penduduk dan menistakannya, serta menjadikan negeri-negeri itu sebagai pasar konsumtif bagi industri, produk, dan ide sekuler Barat,” tegasnya.

Maka tidak aneh, jelas Umar, perlu diakui secara jujur, di Indonesia misalnya sebagai salah satu pasar demokrasi, tiap tahun pengangguran bertambah dan lapangan pekerjaan semakin sempit, serta kemiskinan di Indonesia merajalela, mencapai 100 juta orang versi World Bank.

“Ini menunjukkan demokrasi adalah sistem gagal, karena permasalahan yang sama selalu muncul, padahal presiden sudah berulang kali berganti, tapi problem multidimensi terus menerus menimpa banyak negara,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it