Mediaumat.id – Pengamat Hukum Indonesia Justice Monitor (IJM) Dr. Muhammad Sjaiful, S.H., M.H. menyatakan biang kerok realitas politik pragmatis adalah sistem demokrasi.
“Inilah realitas politik pragmatis, biang keroknya adalah sistem demokrasi, yang memelihara dan membiarkan adanya oligarki politik, dan kekuasaan,” ungkapnya dalam acara Diskusi Hukum: Menyoal Kasus Harun Masiku dan Mardani Maming, Jumat, (29/7/2022) di YouTube LBH Pelita Umat Jawa Timur.
Sjaiful menilai, sistem politik demokrasi tidak berjalan sebagaimana makna dari semboyannya untuk kepentingan rakyat, melainkan dikuasai oleh para elite dan kelompok partai yang berada di pemerintahan.
“Demokrasi itu betul-betul menisbatkan dirinya bahwa kedaulatan di tangan rakyat, tetapi pada faktanya politik yang ada sejatinya bukan untuk kedaulatan rakyat tapi hanya dijalankan oleh sekelompok elite atau kelompok partai yang ada di pusat-pusat kekuasaan, baik itu di legislatif maupun di eksekutif,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sebuah istilah yang dikenal di masa orde Baru yang pada kenyataannya hari ini tidak ada wujudnya di tengah masyarakat.
“Kalau dalam orde Baru ada istilah ampera, yaitu amanah penderitaan rakyat, tetapi itu tidak ada wujudnya, malahan bukannya mewakili supaya rakyat ini dilepaskan dari penderitaan, tetapi malah justru membuat masyarakat semakin menderita,” yakinnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sistem politik Islam berbeda dengan demokrasi. Menurutnya, Islam menjadi kekuasaan berada di tangan rakyat.
“Berbeda kalau kita melihat sistem politik itu dari sudut pandang perspektif Islam. Islam menginginkan bahwa kekuasaan itu adalah semata-mata demi kemaslahatan rakyat, menyelenggarakan urusan rakyat dengan standar rujukannya berdasarkan kepada wahyu Allah Al-Qur’an, dan hadits Rasulullah,” jelasnya.
Terakhir, Sjaiful berpesan, tidak bisa berharap adanya partai politik yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, jika masih didasarkan pada sistem demokrasi.
“Kuncinya adalah mengharapkan sebuah penyelenggaraan partai politik yang betul-betul berciri khas untuk kepentingan rakyat ini sangat sulit sekali, karena partai politik yang didasarkan pada demokrasi faktanya hari ini adalah hanya untuk kepentingan para oligarki politik dan kekuasaan,” pungkasnya. [] Najwa Alifah