Peneliti Ekopol: Rezim Jokowi Berburu Uang dengan Segala Cara
Mediaumat.news – Untuk merealisasikan ambisi pembangunan mega proyek infrasruktur, rezim Jokowi berburu uang dengan segala cara.
“Untuk merealisasikan ambisi yang besar tersebut pemerintah akan berburu uang dengan segala macam cara, mengemis utang luar negeri, menjual surat utang negara, memungut pajak secara keras dan membabi buta kepada masyarakat, mematai-matai tabungan masyarakat untuk dipalaki, hingga mencetak uang, “ ungkap peneliti ekonomi politik AEPI Salamuddin Daeng seperti diberitakan tabloid Media Umat Edisi 203: Utang Menggunung, Pemerintah Limbung 17 Dzulhijjah 1438H-1 Muharram 1439H/8-21 September 2017.
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan para konglomerat dan dalam waktu bersamaan merugikan rakyat banyak.
Karena pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, pembangkit listrik, agar meningkatkan nilai valuasi aset-aset yang menjadi sumber daya bisnis di dalam negeri terutama aset-aset swasta sehingga mereka tidak mengalami kebangkrutan akibat utang yang sudah menggunung.
Melakukan subsidi bunga dan uang muka pembelian perumahan dan apartemen dalam rangka memulihkan bisnis properti di Indonesia yang telah mengalami kejatuhan sejak 2014 lalu. “Subsidi ini akan menolong para pengembang untuk mendapatkan pembeli dalam pasar Indonesia yang saat ini tengah melemah,” ungkapnya.
Sedangkan yang dilakukan untuk rakyat banyak adalah memangkas semua jenis subsidi yakni menghapus subsidi premium dan rencana menghapus secara keseluruhan subsidi solar. Dengan demikian maka penjualan BBM sepenuhnya akan menggunakan mekanisme pasar.
Menghapus semua subsidi listrik. Listrik telah mengalami kenaikan ratusan persen sejak pemerintahan Jokowi dimulai. Meskipun pada saat yang sama daya beli masyarakat merosot. Sekarang harga/tarif listri tidak lagi ditetapkan melalui mekanisme politik namun hanya berdasarkan pembukuan PLN. Sementara PLN sekarang menanggung utang yang sangat besar. Seluruh utang PLN tersebut dibebankan kepada tarif listrik yang harus dibayar oleh masyarakat.[] Joko Prasetyo
