Mediaumat.news – Penangkapan sepuluh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) karena membentangkan poster ‘Pak, Tolong Benahi KPK’ saat Presiden Joko Widodo menghadiri Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS dinilai sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah.

“Ini adalah bentuk kekhawatiran pemerintah atas masifnya kritikan masyarakat,” ujar Direktur Centre for Indonesian Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa dalam acara [LIVE] Insight #77 PKAD – Ekspresi Tapi Direpresi, Gema Edukasi dan Reformasi Dikorupsi? Senin (20/9/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia mengatakan, masifnya kritikan tersebut disebabkan terkendalanya masyarakat menyampaikan aspirasi karena wakil-wakilnya telah berkumpul dalam spektrum politik yang pro terhadap kebijakan pemerintah. “Masyarakat itu menyalurkan aspirasi itu di ruang-ruang publik terbuka, termasuk mahasiswa UNS,” ungkapnya.

Kritik itu juga timbul, menurut Herry, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, Herry menilai, penangkapan tersebut juga bentuk citra pemerintah yang ingin menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat, terutama karena memiliki instrumen penyelenggaraan negara melalui instrumen keamanan.

“Pemerintah melihat kritikan ini sebagai upaya yang mengkhawatirkan, mengganggu stabilitas, kemudian bisa merusak tatanan politik yang sudah diciptakan oleh pemerintah,” tambahnya.

Karena itu, menurutnya, demokrasi Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik.  “Kondisi demokrasi Indonesia per hari ini dalam kondisi terburuk sejak 14 tahun terakhir. Itu dinilai dari beberapa indikator salah satu yang paling anjlok adalah persoalan kebebasan sipil,” jelasnya.

Herry mengatakan tidak perlu takut untuk mengkritisi pemerintah. “Sekarang tetap konsisten untuk menyampaikan aspirasi itu, menyampaikan kritikan,” pungkasnya.[] Ade Sunandar