Penanganan Pandemi Semakin Parah, IJM: Jokowi Harus Mundur dan Ganti Sistem
Mediaumat.news – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mendorong Presiden Jokowi untuk mundur dan juga ganti sistem akibat kondisi penanganan pandemi yang semakin parah.
“Bicara rezim penguasa, jelas dalam konteks ini Jokowi, seluruh jajaran menteri dan partai pendukung bertanggung jawab atas kacaunya penanganan pandemi covid-19 di negeri ini. Termasuk di dalamnya anggota DPR yang sepi peran sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu saya dorong Jokowi mundur dari tampuk kekuasaan di negeri ini. Termasuk seluruh jajaran kementerian. Istilahnya ganti rezim,” ujarnya kepada mediaumat.news, Senin (2/8/2021).
Agung menilai, kondisi penanganan pandemi di Indonesia memang parah. Dan ini terjadi sejak awal covid-19 masuk ke Indonesia.
Menurut Agung, saat ini kondisinya sudah pelik, rumit dan kusut. Menekan mobilitas, rakyat menjerit. Melonggarkan mobilitas, nakes dan RS tertekan berat.
Bahkan kata Agung, Bloomberg menilai Indonesia masuk kategori terburuk terkait ketahanan terhadap covid-19. Positivity Rate nya jauh dari standard WHO, angka kematian harian lebih dari 1300 orang, angka testing dan vaksinasi sangat rendah. Dan diprediksi Indonesia akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi ini.
Ganti Sistem
Selain masalah pemimpin, menurut Agung, kepemimpinan terkait sistem yang digunakan dalam tata kelola negeri ini juga ikut andil dalam kekacauan penanganan pandemi ini.
Ia melihat, bahwa sistem tata kelola yang dipakai negeri ini mengedepankan ekonomi dan mengabaikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat tidak dilihat dalam konteks pelayanan publik tetapi sudah cenderung menjadi entitas bisnis, sehingga dilepaskan dari riayah negara.
“Kesehatan masyarakat didekati dengan konteks bisnis, artinya bila tak ada bisnis ya kurang diurus,” ucapnya.
Padahal kata Agung, pandemi membutuhkan solusi pelayanan publik, bukan bisnis. Di sinilah sistem tata kelola negeri ini tak mampu menangkapnya.
“Inilah sistem kapitalisme dengan corak neoliberal, beber Agung.
Agung mengungkapkan, bahwa sistem kapitalisme ini juga yang menyebabkan kekayaan negeri ini disedot oleh asing, aseng, asong, sementara pembangunannya cenderung ditopang dengan utang luar negeri dan pajak. Akhirnya kas negara cenderung tak mampu untuk mengelola pandemi.
Sehingga ia menilai, inilah yang menyebabkan rezim penguasa tidak berani untuk menetapkan karantina wilayah atau lockdown yang berkonsekuensi harus memenuhi kebutuhan dasar orang dan hewan ternak.
“Inilah problem besar yang muncul dari sistem tata kelola negara yang kapitalistik. Saatnya ganti sistem,” pungkasnya. []Agung Sumartono
