Mediaumat.id – Forum Tokoh dan Ulama Jawa Barat menyatakan sikap menolak penaikan BBM subsidi dan liberalisasi migas dengan menegaskan bahwa kebijakan menaikkan BBM subsidi, solar dan pertalite merupakan kebijakan liberal, melayani kepentingan oligarki.

“Bahwa kebijakan menaikkan BBM subsidi, solar dan pertalite, merupakan konfirmasi kebijakan yang liberal, melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global. Namun mengabaikan kepentingan rakyat, dan jelas ini adalah kebijakan yang zalim,” tegas forum tersebut dalam konferensi pres di kanal YouTube Rayah TV, Ahad (4/9/2022).

Para tokoh dan ulama menuturkan bahwa permasalahan BBM merupakan permasalahan berulang. “Hal ini mengonfirmasi kebijakan ekonomi kapitalistik, memihak pemilik modal, mereduksi peran negara sebagai pembuat regulasi saja bukan pelayan rakyat,” papar forum tersebut.

Mereka menyatakan adanya permasalahan tersebut bisa diatasi dengan mengambil sistem ekonomi Islam sebagai solusi. “Tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah melayani rakyat, mengurangi beban rakyat, bukan berdagang untuk kepentingan untung dan rugi,” jelas mereka.

Para tokoh kemudian mengutip hadits Baginda Rasulullah SAW, Al-imamu raa’in wa mas’ulun raaiyati, imam adalah pengurus dan pelayan rakyat. “Negara harus melindungi rakyat menjadi junnah, perisai rakyat di tengah gempuran kapitalisme liberal, mengambil kebijakan yang memproteksi rakyat, Wajib menjaga rakyat bukan menyerahkan leher rakyat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah, Al-Imamu junnah. Imam adalah perisai, orang akan berperang di belakangnya (HR Bukhari, Ahmad, Abu Dawud),” beber perwakilan para tokoh.

Forum tokoh menambahkan, sumber daya minyak dan gas bumi adalah milkiyyah ammah (kepemilikan umum) yang harus dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. “Maka haram, jika menyerahkannya ke swasta dalam negeri maupun asing. Hal ini sesuai hadits Rasulullah: Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, api (energi) dan air,” tegas forum tersebut.

Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan harga BBM subsidi. “Presiden Jokowi mestinya di akhir jabatannya meninggalkan warisan pelayanan terhadap rakyat bukan menzalimi rakyat,” tukas perwakilan forum.

Mereka pun menuntut kepada Presiden RI untuk mengambil seluruh kekayaan alam karena terkategori kepemilikan umum dan selanjutnya mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan rakyat. “Mengambil Islam sebagai solusi dan menerapkan Islam kaffah yang akan melayani rakyat dengan baik,” pungkas perwakilan forum.[] Nita Savitri