Pemindahan IKN Harus Sesuai dengan Perencanaan yang Matang
Mediaumat.id – Bertolak belakang dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) yang terkesan tidak matang, Ketua Forum Doktor Peduli Bangsa (FDPB) Dr. Ahmad Sastra, M.M. menyatakan dalam Islam pindah ibu kota harus sesuai dengan perencanaan yang matang.
“Dalam Islam, yang namanya pindah ibu kota (harus) sesuai (dengan) perencanaan yang sangat matang,” tuturnya Dalam Focus Group Discusion #28 Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, IKN: Analisis Kritis Multidisiplin, Sabtu (12/2/2022)
Sehingga, lanjutnya, perpindahan ibu kota tersebut tidak mengganggu pelayanan terhadap rakyat. “Dari aspek yang baru dibangun, kota yang ditinggalkan dan selama masa-masa transisi itu pelayanan rakyat yang tidak boleh terganggu,” imbuhnya.
Karena dalam Islam, negara itu harus fokus kepada pembangunan yang lebih urgen serta mempermudah rakyat dalam memenuhi kebutuhannya.
“Negara di dalam Islam itu fokus kepada pembangunan yang lebih urgen memenuhi kebutuhan serta mempermudah rakyat menikmatinya seperti layanan kesehatan, infrastruktur pendidikan yang merata, perbaikan sarana-sarana publik seperti itu,” tegasnya.
Karena, menurutnya, dalam Islam kepemimpinan atau pemerintahan merupakan pelayan umat. “Kepemimpinan atau pemerintahan itu kan pelayan umat, pelayan publik, pelayan rakyat gitu. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat beserta berbagai kebutuhan lain yang diperlukan hidup layak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, sebenarnya perpindahan ibu kota dalam Islam sah-sah saja selama memiliki orientasi untuk melayani umat berdasarkan ideologi Islam.
“Dulu dalam Islam juga ada pindah ibu kota. Memang pindah ibu kota itu enggak ada masalah sah-sah saja, boleh-boleh saja tetapi di dalam Islam. Kalau namanya kota atau pindah ibu kota itu selalu punya orientasi dan visi pelayanan umat berdasarkan ideologi Islam sehingga tentu menyejahterakan rakyat dan juga bahkan meningkatkan iman dan takwa rakyatnya untuk melahirkan keberkahan,” imbuhnya.
Berbasis Kapitalisme
Sedangkan dalam pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam, ia melihatnya bukan berbasiskan ideologi Islam tetapi kapitalisme.
“Kritik-kritik yang muncul juga mengarah kepada basis kapitalisme inilah yang sebenarnya menjadi landasan ibu kota gitu. Kapitalisme bukan Islam bukan yang lain gitu ya,” imbuhnya.
Menurutnya, landasan itu akan berpengaruh kepada tata kelola dan siosial budaya yang dibangun.
“Nah itu juga nanti berpengaruh juga terhadap tata kelola, bagaimana sosial budaya dibangun itu nanti kemungkinan besar akan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam tentunya,” paparnya.
Ia menduga perpindahan ibu kota ini cenderung kepada prespektif ekonomi dibandingkan dengan sosial budaya.
“Maka nampaknya ibu kota baru ini lebih cenderung kepada prespektif ekonomis gitu ya dibandingkan misalnya berkaitan dengan sosial budaya gitu,” jelasnya.
Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN baru nantinya cenderung eksklusif. “Kemungkinan memang cenderung eksklusif, dominasinya nanti adalah pengusaha-pengusaha. Apalagi juga istilahnya ada konsesi tanah itu juga banyak dijajaki gitu kan?” imbuhnya.
Menurutnya pembangunan ibu kota baru ini peranan oligarki lebih dominan dibandingkan dengan akademisi dan masyarakat.
“Ada beberapa kritik sebelumnya tentang peran oligarki yang jauh lebih dominan. Juga keterlibatan masyarakat bahkan kaum akademisi itu juga minim. Maka kita bisa membuat satu perkiraan siapa yang kemudian akan berperan dominan di ibu kota yang baru itu. Apakah eksklusif beneran apakah hanya pengusaha semata kemudian siapa juga gubernurnya ini nanti sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial budaya yang akan menjadi jati diri ibu kota dan bahkan Indonesia itu sendiri,” pungkasnya.[] Sri Purwanti
