Pemerintah Tetap Distribusikan Vaksin Sinovac Meski Belum Ada Izin, Pengamat: Tergesa-gesa dan Mencurigakan

Mediaumat.news – Menanggapi pemerintah yang tetap mendistribusikan vaksin Sinovac meskipun belum ada izin darurat, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana menilai ada kesan tergesa-gesa dan mencurigakan.

“Dari sisi sosiologis, segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan mendatangkan kecurigaan,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Senin (04/01/2021).

Menurutnya, awalnya pemerintah sudah tergesa-gesa impor vaksin padahal uji klinis tahap tiga belum selesai. “Saat ini muncul lagi kesan tergesa-gesa karena izin belum muncul, secara alamiah akan berdampak pada meningkatkan kecurigaan masyarakat bahwa vaksin ini tidak benar-benar untuk kepentingan medis tapi lebih dominan kepentingan bisnis sebagaimana kecurigaan publik selama ini,” ujarnya.

Menurutnya ini agak lucu, izin darurat penggunaan (emergency use authorization) vaksin belum keluar tapi pemerintah sudah mendistribusikan ke daerah-daerah. “Dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik. Pada titik ini pemerintah harus terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap wibawa regulasi dan lembaga negara. Pemerintah tidak boleh ugal-ugalan, namun mesti menjadi contoh yang menjalankan tertib regulasi,” bebernya.

Ketika distribusi dilakukan padahal izin belum keluar, menurutnya, ini akan menimbulkan kesan pemerintah bisa berbuat apa saja. “Hal-hal yang menyangkut regulasi, peraturan perundangan apalagi ‘cuma izin, bisa diatur’ belakangan’,” jelasnya.

Ia menilai, hal ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada regulasi dan lembaga negara-lembaga negara. “Rasa-rasanya, tidak mungkin BPOM tidak akan mengeluarkan izin ketika vaksin sudah terdistribusi ke seluruh daerah. Celakanya, itu dilakukan di tengah kepercayaan masyarakat yang turun drastis terhadap regulasi, akibat penetapan regulasi yang ugal-ugalan semacam UU Omnibuslaw, UU MK, UU KPK, dan lain-lain,” tandasnya.

Dari sisi kebijakan, ia menilai bahwa kebijakan yang baik itu adalah yang cepat, efektif dan efisien. Namun kebijakan yang cepat, efektif dan efisien haruslah yang menyelesaikan akar persoalan.

“Akar persoalan pandemik ini akan terurai dengan lockdown total seperti yang dilakukan Cina. Maka harusnya pemerintah harus berani evaluasi kebijakan dengan cara menerapkan lockdown total,” ungkapnya.

“Bukan melanjutkan kekeliruan yang akhirnya kita semakin jauh dari solusi, yang berakibat semakin parahnya pandemik di negeri ini dan semakin banyak masyarakat yang mati. Opini medis sudah jelas bahwa vaksinasi untuk menciptakan herd immunity sangat beresiko terhadap keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau pada masyarakat agar paham bahwa vaksin yang belum selesai uji klinis ini mengandung bahaya dan spekulatif.

“Jangan berspekulasi dengan kesehatan, kalau sudah terkonsumsi tidak bisa lagi dikeluarkan dari tubuh. Menghindarkan diri dari yang meragukan itu lebih menyelamatkan daripada mengkonsumsinya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it