Mediaumat.id – Sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengancam akan memecat guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sumberlawang, Sragen dinilai Direktur Mutiara Umat Institute Ika Mawarningtyas sebagai sikap yang terkesan diskriminatif terhadap penanganan masalah kerudung.

“Pemerintah terkesan diskriminatif dalam menangani polemik kerudung,” ujarnya Kritik #6: Jilbab Disayang Jilbab Dilarang, Siapa Meradang? di kanal YouTube TintaSiyasi Channel, Kamis (17/11/2022).

Ia mencermati dari polemik seragam kerudung di Padang beberapa tahun lalu di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, hingga SMAN Sumberlawang, Sragen. Ada beberapa gejala yang menunjukkan sikap pemerintah terkesan diskriminatif.

Pertama, pejabat publik bersama lembaga lain gercep memberikan respons dan tindakan. Padahal masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami rakyat dalam kasus lain.

“Yang satu, yang menasihati berjilbab ditindak, dinonaktifkan, diancam pecat. Satunya, yang melarang berkerudung, bebas tanpa sanksi,” katanya.

Kedua, kurang hadirnya pemerintah dalam kasus pelarangan siswi berberkerudung. Kasus pelarangan siswi berkerudung di Manokwari dan Bali beberapa waktu lalu tidak dihebohkan sebagai intoleransi dan pelanggaran HAM.

Ketiga, diamnya pemerintah terhadap banyaknya pemakaian busana asusila yaitu yang melanggar norma hingga mengundang syahwat. “Patut dipertanyakan peran negara dalam melindungi generasi bangsa,” paparnya.

Keempat, pengguliran narasi melanggar HAM dan intoleransi atas permasalahan seragam kerudung. Menurut Ika, narasi itu berstandar ganda. Umat Islam yang dilarang menjalankan aturan agamanya tidak dibela dengan isu HAM dan toleransi. Giliran umat Islam ingin menaati aturan-Nya dicap melanggar HAM dan intoleran.

“Realitas ini menjadi sebuah ironi bagi umat Islam. Mayoritas namun rasa minoritas. Kebebasan menjalankan syariat sesuai keyakinan agamanya tak serta-merta terpenuhi,” pungkasnya.[] Nabila Zidane